Cita-Cita Bung Karno, Negara Harus Perkuat Kebijakan Ekonomi Prorakyat

Liputan6.com, Jakarta - Bung Karno telah menanamkan konsep pemikiran ekonomi dengan dasar gotong-royong yang berorientasi sepenuhnya pada kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak ditemui bahwa cita-cita luhur Bung Karno tersebut belum terlaksana secara optimal. Seharusnya Indonesia bisa jauh lebih maju lagi dengan optimalisaai sumber daya yang dimiliki.

Hal ini dikatakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia, Prof Todung Mulya Lubis dalam podcast Bung Karno Series Bulan Bung Karno 2023 di kanal YouTube BKN PDI Perjuangan uang dipandu host Mirza Ahmad dan Ovi Wardana.

Lima tahun bertugas di Norwegia, banyak hal yang ia pahami tentang negara Nordik di Semenanjung Skandinavia itu. Menurut Todung, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga menyatakan bahwa Norwegia adalah negara yang paling demokratis. Sementara berdasarkan hasil survei lembaga Transparancy Internasional, Norwegia merupakan negara yang relatif bersih dari korupsi dengan indeks kebahagiaan paling tinggi.

"Hasil survei lembaga survei internasional ini bagus untuk kita jadikan rujukan," ujarnya.

Menurut Todung, konsep negara kesejahteraan di Norwegia merupakan mimpi para proklamator Bangsa Indonesia yang perlu diwujudkan di tanah air. Hal itu karena gagasan menjadikan Indonesia sebagai negara sejahtera pernah disampaikan Bung Hatta dan Muhammad Yamin pada tahun 1945.

"Kalau kita sudah berhasil menerapkan kesejahteraan dalam kehidupan nyata, maka tidak ada lagi kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia," ucapnya.

Namun, lanjut Todung, hingga kini menjadikan Indonesia sebagai negara sejahtera seperti mimpi para pendiri bangsa belum juga terwujud.

Agar cita-cita itu tercapai, kata lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, semua kebijakan perekonomian kita harusnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa, memang tidaklah mudah mewujudkan mimpi tersebut. "Tapi bukan berarti kita tidak mungkin, bukan berarti kita tidak bisa," imbuhnya.

Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah, jika dikelola dengan sebaik-baiknya, dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi rakyat.

"Dalam UUD 1945 Pasal 34 mengamanatkan pemerintah untuk memberikam jaminan sosial kepada masyarakat dan UU 1999 Pasal 39 tentang negara menjamin hak rakyat," tambahnya.

Pemilik gelar master dan doktor dari University of California di Berkeley ini melanjutkan, meskipun saat ini sudah ada sejumlah program pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. tapi apakah cukup terintegrasi, holistik, sistematis?

Todung menegaskan, Bung Karno dan Bung Hatta punya kontribusi besar membangun sistematika kesejahteraan bangsa kita. Sebagai ‘solidarity makers’, Bung Karno menjadi pemersatu Indonesia sebagai negara majemuk, serta membangun ‘nation dan character building’.

Ia mengapresiasi program pendidikan dasar dan BPJS yang telah diluncurkan oleh pemerintah untuk membantu rakyat kecil. Menurutnya, ini merupakan salah satu contoh keberhasilan pemerintah dalam dalam bidang kesehatan untuk membantu masyarakat.

"Namun, masih banyak sektor lain yang belum. Seperti penggangguran, atau disabilitas. Ini semua harus dicover oleh negara. Negara ini didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya," jelasnya.

Salah satu yang paling penting dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, menurutnya jika Indonesia tidak hati-hati, tidak menutup kemungkinan ekonomi negara kita akan menjadi seperti Amerika Serikat yang dikuasai ‘superheads’.

"Amerika itu dikuasai satu persen orang yang disebut superheads. Superheads ini menguasai lebih 50 persen perekonomian nasional," terangnya.

Todung menggarisbawahi bahwa saat ini sistem ekonomi kita belum ramah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM tidak terlalu dimaksimalkan dan ekonomi kita justru memberikan ruang yang lebih luas kepada perusahaan-perusahaan besar. Menurutnya, kita harus menyusun sebuah strategi ekonomi yang memberikan ruang lebih luas kepada UMKM-UMKM yang ada di Indonesia.