Rencana Program Padat Karya Senilai Rp186 Miliar untuk Bantu Pekerja Pariwisata dan Ekraf Bali

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno kembali membahas skema pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dalam kunjungan dinas ke Pulau Dewata, Kamis (11/2/2021). Salah satunya dengan merencanakan program padat karya senilai Rp186 miliar.

Program padat karya itu akan direalisasikan di 177 desa wisata di Bali. Program tersebut diharapkan bisa menyerap 15ribu pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif setiap harinya.

"Juga tadi ada pembahasan untuk pembangunan jogging track di Sanur, pembenahan destinasi-destinasi wisata di Ubud, juga pengelolaan sampah di Klungkung, Kuta, dan beberapa destinasi lainnya yang diharapkan bisa membuka lapangan kerja seluas dan sebanyak-banyaknya," kata Sandiaga dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Kamis (11/2/2021).

Selain program padat karya, ia juga membahas program stimulus sebesar Rp9,9 triliun yang sebelumnya diusulkan Pemerintah Provinsi Bali kepada pemerintah pusat. Menurut Menparekraf, usulan tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian dan selanjutnya akan dibahas dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Progres pembahasan sedang berlangsung, Dalam pembahasan ini, kita harapkan kebijakan bisa berpihak kepada Bali," ujarnya.

Bali tercatat sebagai penyumbang devisa sebesar 20 miliar dolar AS sebelum pandemi. Tetapi pada 2020, pertumbuhan ekonomi Bali sebagai salah satu tulang punggung pariwisata Indonesia minus 9,3 persen secara kumulatif 2020, yang merupakan kontraksi terdalam bagi Provinsi Bali.

Menurut Menparekraf, stimulus tersebut nantinya akan disalurkan melalui skema pinjaman lunak jangka panjang dengan bunga di bawah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mekanisme pencairannya akan disalurkan via perbankan sehingga dapat menjangkau pelaku usaha maupun karyawan di sektor-sektor yang sangat terdampak.

"Penyaluran melalui perbankan ini agar aspek governance-nya bisa terjaga. Pak Gubernur ingin memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan dan memiliki tata kelola yang baik," ujarnya.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas dukungan penuh terhadap pemulihan pariwisata di Bali. Ia berharap program pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali tersebut bisa direalisasikan pada tahun ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sandiaga juga sempat membahas tindak lanjut usulan free Covid corridor. Saat ini, pembahasan sudah masuk tahap akhir oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, dan Satgas Covid-19.

"Tadi juga dilaporkan terkait program vaksinasi gotong royong oleh industri. Berita baiknya, Bali akan diprioritaskan dalam program penyelenggaraan vaksin ini dan mudah-mudahan bisa dieksekusi dalam beberapa minggu ke depan," kata Menparekraf Sandiaga.

Ketua Umum Kadin yang juga Wakil Ketua PEN, Rosan P Roeslani, menjelaskan, vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong adalah program yang sedang didorong untuk percepatan pencapaian kekebalan komunitas atau herd immunity. Harapannya, hal itu bisa mempercepat pemulihan ekonomi, termasuk di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Dapat saya sampaikan regulasinya akan selesai pada minggu ke-3 bulan Februari 2021. Itu hasil meeting kita dengan pemerintah. Harapannya setelah ada regulasi dan payung hukum, program ini bisa berjalan di bulan Maret 2021," kata Rosan.

Ia menjelaskan, dalam vaksin gotong royong nantinya tidak akan menggunakan vaksin yang sama dengan yang digunakan dalam program vaksinasi gratis oleh pemerintah. Arahannya adalah seperti Sinopharm, Moderna, Sputnik, atau Johnson & Johnson.

"Jadi di tahap awal ini bukan eksportasi langsung, melainkan melalui Biofarma," kata Rosan.

Hingga saat ini, 2.000 perusahaan sudah mendaftar dalam program vaksinasi mandiri yang dikoordinasi Kadin, mulai dari perusahaan besar hingga UMKM. Data-data pembeli nantinya akan diintegrasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan juga Telkom.

"Jadi, semuanya satu data sehingga tidak ada duplikasi dari penerima vaksin. Tapi saya sampaikan, sesuai arahan pemerintah, perusahaan yang membeli vaksin ini harus memberikan kepada karyawannya secara gratis. Tidak ada pemotongan apapun," kata Rosan.