Akibat Buka Toko Saat Lockdown, Pasangan Suami Istri Kena Denda Rp686 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Akibat bandel tak mengindahkan aturan, pemilik toko kartu akhirnya kena denda. Awalnya, suami istri itu berulang kali menolak untuk tutup selama penguncian Covid-19 di Inggris akhirnya didenda dari 35.000 pound sterling atau Rp686 juta.

Pemilik Grace Cards and Books di Droitwich, Worcestershire, berpendapat toko mereka memenuhi syarat untuk pengecualian. Alasannya, kata mereka, karena tokonya menjual permen dan minuman ringan, seperti diberitakan BBC.

Selama penguncian, aturan menyatakan toko harus tutup kecuali mereka menjual barang dan jasa penting. Seorang hakim distrik menyebut alasan pemilik sebagai "daun ara".

Alasdair dan Lydia Walker-Cox diperintahkan untuk membayar denda sebesar 35.000 pound sterling atau Rp686 juta setelah dinyatakan bersalah di Pengadilan Magistrat Kidderminster. Mereka juga harus membayar biaya hukum di bawah 9.000 pound sterling dan biaya tambahan korban sebesar 190 pound sterling.

Pasangan itu membantah toko mereka di St Andrews Square melanggar aturan antara November dan Desember 2020 dan Februari dan Maret 2021. Berbicara kepada BBC pada November tahun lalu, Walker-Cox mengatakan mereka melanggar aturan "secara prinsip" dan berisiko bangkrut jika ditutup.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Istrinya berkata pada saat itu: "Kami memiliki hak yang diberikan Tuhan untuk mencari nafkah yang jujur."

Hakim distrik Ian Strongman mengatakan ketika dia mendengarkan argumen mereka tentang bagaimana mereka harus diperlakukan seperti agen koran. Mereka tidak bisa menafsirkan aturan penguncian virus corona seperti itu.

Dia mengatakan penjualan media Kristen dan beberapa surat kabar nasional. Aturan tidak memberikan pengecualian yang sama.

Pasangan itu diberi lima pemberitahuan hukuman tetap oleh Dewan Distrik Wychavon. Bianya antara 1.000 pound sterling dan 10.000 pound sterling yang diperintahkan untuk mereka bayar oleh hakim.

Otoritas setempat mengatakan mereka "secara terang-terangan melanggar aturan". Tindakan mereka dinilai dapat menimbulkan "risiko kesehatan masyarakat".