Perempuan Pegang Peran Krusial dalam Roda Ekonomi Sirkular, Selamatkan Bumi dari Dampak Perubahan Iklim

Liputan6.com, Jakarta - Dalam praktik ekonomi sirkular, pasar pengembangan industri hijau tercatat sangat potensial, dan perempuan berada tepat di inti alternatif ekonomi linier tradisional tersebut. Ini dipaparkan Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.

Ia menjelaskan, dalam survei Morgan Stanley pada 2017, tercatat bahwa 75 persen investor tertarik pada investasi berkelanjutan dengan prinsip lingkungan, sosial, dan pemerintahan. Presentase tertingginya tercatat pada milenial (86 persen) dan perempuan (84 persen).

Dari jajak pendapat itu, tercatat pula bahwa 61 persen telah setidaknya satu kali melakukan investasi berkelanjutan dalam setahun terakhir. Sementara, 75 persen di antaranya berpikir investasi mereka dapat memengaruhi perubahan iklim.

Advisory Board Chairman, School of Government, and Public Policy, sekaligus mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan juga menyebut perempuan berperan penting dalam roda ekonomi sirkular. "Pada akhirnya, para pria akan mendengarkan perempuan," katanya dalam Green Economy Talks 2: Penerapan Circular Economy untuk Bisnis Berkelanjutan di Indonesia, Selasa, 28 September 2021.

Peran perempuan ini dielaborasi lebih jauh oleh Managing Director Waste4Change dan founder Greeneration Indonesia Mohamad Bijaksana Junerosano. Ia mengatakan, pemberdayaan perempuan dan ibu adalah poin kritikal.

"Para perempuan dan ibu ini paling jago mengedukasi orang rumah dan komunitas mereka," ucapnya di kesempatan yang sama.

Medrilzam menggarisbawahi bahwa praktik ekonomi sirkular tidak semata soal penanganan limbah, tapi juga tentang efisiensi sumber daya. "Jadi, bagaimana orang bisa menggunakan produk selama mungkin, tidak sekali pakai," tuturnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Medrilzam menyebut, pemerintah saat ini menargetkan lima sektor prioritas dalam ekonomi sirkular. Kelimanya terdiri dari makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, elektronik, serta perdagangan grosir dan eceran dalam fokus mengurangi kemasan plastik sekali pakai.

Penerapan sirkular ekonomi dijelaskan akan memberi manfaat pada tiga aspek besar. Pertama, ekonomi, yang berpotensi menimbulkan peningkatan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp593 triliun--Rp638 triliun pada 2030.

Kemudian, lingkungan. Praktiknya diperkirakan mengurangi emisi karbon sebesar 126 juta ton dan pengurangan penggunaan air sebesar 6,3 triliun liter pada 2030. Ketiga, mendatangkan manfaat sosial dengan menciptakan 4,4 juta lapangan pekerjaan pada 2030, yang 75 persen di antaranya berpotensi untuk perempuan.

Catatan lain yang disampaikan Medrilzam adalah soal limbah makanan. Timbunan sampah makanan pada 2000--2019 tercatat 115--184 kilogram/kapita/tahun. Selain menyumbang emisi karbon, masalah ini juga mencatatkan kerugian ekonomi Rp213--551 triliun per tahun.

Dari penemuan itu, pihaknya mendorong lima arah kebijakan dalam penanganan sampah makanan. Ini termasuk perubahan perilaku, pembenahan penunjang sistem pangan, penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan, pemanfaatkan kembali limbah makanan, serta pembenahan kajian dan pendataan sampah makanan.

Medrilzam pun menjabarkan tantangan dan kondisi yang memungkinkan dalam implementasi ekonomi sirkular di Indonesia. Tantangannya berupa meningkatkan pemahaman, serta menyeimbangkan pasokan dan permintaan, karena dampak lingkungan di sekitar ekstraksi sumber daya membuat pasokan makin tidak elastis.

Kemudian, infratrukstur, termasuk pemanfaatan teknologi, dan skema pembiayaan inovatif. Untuk itu, diperlukan investasi guna mengurangi kesenjangan infrastruktur. Komitmen pemangku kepentingan, serta penegakan hukum dan pendidikan juga tercatat sebagai tantangan.

Kondisi yang memungkinkan dalam penerapannya, yaitu pengembangan skema insentif. Ini berarti memberi stimulus pada industri yang menerapkan ekonomi sirkular seperti industri daur ulang dan produsen yang menggunakan bahan baku lokal atau limbah. Kemudian, standardisasi produk dan penerapan kebijakan yang mendorong partisipasi pelaku bisnis.