Rumania dan Bulgaria Gagal Masuk Zona Schengen, Apa Alasannya?

Liputan6.com, Jakarta - Zona perjalanan bebas paspor Eropa menyambut Kroasia sebagai anggota baru Schengen. Namun, Rumania dan Bulgaria tak masuk dalam daftar tersebut.

Sebelumnya, negara-negara UE menggelar pemilihan untuk menerima atau tidak mengakui Kroasia, Rumania, dan Bulgaria dalam zona Schengen. Itu adalah pakta antar negara untuk menghapuskan pemeriksaan perbatasan bagi mereka yang bepergian di antara wilayah mereka. Kroasia menerima dukungan bulat dari 26 negara anggota Schengen. 

Tapi, Austria memblokir Rumania dan Bulgaria, dengan alasan kurangnya kesiapan. Belanda mendukung tawaran Rumania tetapi menentang Bulgaria. "Kami membutuhkan lebih banyak waktu," kata Kanselir Austria Karl Nehammer awal pekan lalu, dikutip dari Euro News Travel, Senin (12/12/2022).

"Saat ini, kami memiliki 75 ribu migran ilegal yang tidak terdaftar di Austria, artinya mereka telah melintasi perbatasan luar UE dan berhasil mencapai Austria. Ini harus diselesaikan terlebih dahulu," sebutnya lagi.

Kroasia juga akan mulai menggunakan euro pada Januari 2023. Dengan perubahan itu, wisatawan wajib mengetahui aturan baru saat merencanakan perjalanan ke Kroasia, Rumania, maupun Bulgaria tahun depan.

Diketahui Kroasia telah menjadi bagian dari Uni Eropa sejak 2013, sementara Rumania serta Bulgaria sejak 2007. Hingga saat ini, belum baru Kroasia yang menjadi bagian dari zona Schengen.

Hal ini berarti paspor atau kartu identitas diperlukan untuk memasuki negara-negara tersebut, bahkan ketika tiba dari negara di wilayah Schengen. Saat ini, Schengen mencakup 26 negara, termasuk 22 negara anggota UE dan hampir 420 juta warga.

Mulai 1 Januari 2023, Kroasia akan mencabut kontrol perbatasannya dengan negara Schengen lainnya. Sementara, Rumania dan Bulgaria telah menunggu lebih dari satu dekade untuk disetujui bergabung di zona Schengen.

Belanda sempat memberikan suara menentang tawaran aksesi Bulgaria terkait masalah aturan hukum yang belum terselesaikan dan undang-undang yang tertunda untuk mengatasi korupsi dan kejahatan terorganisir. Bulgaria yang memiliki pemerintahan sementara sejak Agustus, menantang klaim tersebut dan mengatakan oposisi tidak terkait kriteria Schengen.

"Dua negara anggota menyatakan keberatan tetapi mereka tidak memiliki perhatian khusus dengan hubungan dengan Schengen," Menteri Dalam Negeri Bulgaria Ivan Demerdzhiev mengatakan kepada Euronews di akhir pertemuan. Ia mencatat negaranya siap untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk meyakinkannya. 

Ia menambahkan, argumen Austria adalah bahwa Schengen tidak berfungsi dan mereka harus menyatukan upaya untuk membuat Schengen berfungsi sebagaimana mestinya, dan kemudian baru memperbesarnya dengan Bulgaria dan Rumania. Sampai saat itu, Bulgaria tidak bertanggung jawab atas masalah internal di Austria. 

Ylva Johansson, Komisaris Eropa untuk Urusan Dalam Negeri, mengatakan Komisi akan tetap optimis dan memastikan aksesi dilakukan sebelum mandatnya berakhir. "Saat kami bersatu di UE, kami sangat kuat, kami dapat mencapai banyak hal," kata Johansson kepada wartawan.

"Ketika menyangkut aksesi Rumania dan Bulgaria, kami tidak bersatu dan itu membuat kami sangat lemah dan itu membuat saya juga sedih," ia menambahkan.

Saat ini, pengunjung Kroasia perlu menukar uang mereka karena negara tersebut akan terus menggunakan mata uangnya sendiri, kuna, hingga Januari tahun depan. Saat ini, satu kuna Kroasia bernilai sekitar 0,13 euro. Mulai tahun depan, bagaimanapun, Kroasia akan mulai menggunakan euro.

Kroasia bergabung dengan 19 negara lain di blok yang menggunakan mata uang tersebut. Diketahui negara zona Schengen selain Jerman, mencakup anggota sebagai seperti Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Polandia, Portugal, Slovakia, Prancis, Yunani, Hongaria, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Islandia, Italia, Malta, Belanda, Norwegia, Slovenia, Swedia, Swiss, Spanyol.

Mengutip kanal Global Liputan6.com, Dewan Eropa memutuskan untuk tidak menerima dokumen-dokumen Rusia yang diterbitkan di Ukraina dan Georgia. Hal tersebut terkait masalah daerah negara lain yang dianeksasi Rusia.

Selama invasi, diketahui Rusia menganeksasi empat wilayah Ukraina, yaitu Kherson, Luhansk, Donetsk, dan Zaporizhzhia. Semua wilayah tersebut direbut Rusia melalui "referendum" yang tak diakui dunia internasional. Sebelumnya, Rusia ikut merebut wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan pada 2008. Hal tersebut diputuskan Dewan Eropa yang mengurus perpolitikan dan prioritas Uni Eropa pada 8 Desember 2022 lalu.

Akibatnya, dokumen-dokumen perjalanan yang dikeluarkan di wilayah-wilayah pendudukan Rusia atau kepada warga di wilayah tersebut tidak akan diterima sebagai dokumen travel yang valid untuk mendapatkan visa atau melewati batas area Schengen. "Dokumen-dokumen perjalanan Rusia yang diterbitkan di daerah-daerah tersebut sudah tidak diakui maupun dalam proses tidak diakui anggota-anggota UE," pernyataan di Dewan Eropa di situs resminya, dikutip Jumat, 9 Desember 2022.

Menteri Dalam Negeri Ceko Vít Rakušan berkata keputusan ini adalah bukti dukungan Uni Eropa ke Ukraina. Bukan hanya itu, Uni Eropa mendukung Ukraina supaya merebut kembali daerah-daerahnya.

"Keputusan hari ini oleh Dewan adalah bukti yang lebih jauh bahwa kita berdiri dengan tegak dengan Ukraina. Kami tidak akan pernah mengakui aneksasi ilegal wilayah-wilayahnya yang dilakukan oleh Rusia, dan kami menegaskan hak Ukraina untuk membebaskan dan mengambil alih secara penuh semua wilayah-wilayah yang diduduki," ungkap Vit Rakusan.