Hanya 4 Persen Perempuan Korea yang Belum Menikah Anggap Pernikahan dan Melahirkan Penting

Liputan6.com, Jakarta - Hanya empat persen perempuan Korea yang belum menikah berusia 20-an dan 30-an melihat pernikahan dan melahirkan anak sebagai hal yang penting dalam hidup mereka, menurut sebuah survei baru-baru ini. Hal tersebut melukiskan gambaran yang bahkan lebih suram dari tingkat kesuburan Negeri Ginseng yang terus menurun.

Dikutip dari Korea Times, Rabu, 1 Maret 2023, survei tersebut dilakukan oleh Park Jeong-min, seorang profesor kesejahteraan sosial di Seoul National University dan dipublikasikan di Korean Journal of Social Welfare Studies, Minggu, 26 Februari 2023. Park menyurvei 281 pria dan perempuan lajang berusia antara 20 dan 40 tentang pemikiran mereka soal pernikahan dan melahirkan.

Hanya empat persen responden perempuan yang setuju dengan pertanyaan yang menanyakan apakah "perkawinan dan melahirkan adalah bagian penting dari kehidupan perempuan". Sementara, sekitar 13 persen responden pria percaya hal demikian.

Selain itu, lebih dari 53 persen perempuan setuju bahwa "pernikahan dan melahirkan tidak penting dalam kehidupan perempuan", dibandingkan dengan 26 persen pria yang menyetujui gagasan tersebut. Hasil survei mengungkapkan penyebab angka kelahiran yang terus menurun di Korea.

Menurut data Statistik Korea terbaru, tingkat kesuburan total negara itu - atau jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan seumur hidupnya - turun menjadi 0,78 tahun lalu, angka terendah sejak negara itu mulai mengumpulkan data yang relevan pada 1970-an. Rata-rata tingkat kesuburan total negara-negara anggota OECD adalah 1,59 pada 2020.

Korea adalah satu-satunya negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dengan tingkat kesuburan lebih rendah dari satu. Tingkat ini tidak menunjukkan tanda-tanda melambung meskipun upaya pemerintah selama bertahun-tahun mendorong pasangan untuk memiliki lebih banyak anak.

Selama 16 tahun terakhir, Korea menghabiskan sekitar 280 triliun won (Rp3,2 kuadraliun) sebagai tanggapan atas penurunan tingkat kesuburan. Choi Seul-ki, pakar kebijakan kependudukan di Korea Development Institute, melihat kebijakan pemerintah sebagai bumerang.

Ia mengatakan mendorong kaum muda untuk menikah mungkin membuat mereka lebih skeptis tentang pernikahan. "Bagi sebagian besar anak muda Korea, menikah dan memiliki anak sekarang dianggap sebagai pilihan, bukan norma sosial yang harus mereka ikuti," ujarnya dalam forum kebijakan demografi yang diselenggarakan Ministry of Health and Welfare, 22 Februari 2023 lalu.

Ia menambahkan bahwa, "Daripada langsung mendesak mereka untuk menikah, pemerintah harus menciptakan lingkungan di mana pernikahan adalah pilihan yang menarik bagi generasi muda."

Choi Seul-ki mendesak pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor yang mendasari keengganan kaum muda untuk menikah, seperti tingkat pekerjaan yang suram, perumahan yang mahal, ketidaksetaraan sosial, dan sifat masyarakat yang sangat kompetitif. Para peneliti di negara lain tampaknya lebih pesimistis terhadap krisis demografi Korea.

Laporan Peterson Institute for International Economics (PIIE) yang diterbitkan pada 2021 menyimpulkan bahwa tidak ada langkah terobosan yang tersedia bagi Korea untuk menaikkan tarif. "Secara keseluruhan, tampaknya tidak ada cara yang jelas bagi pemerintah Korea untuk mengamankan pemulihan kesuburan melalui pengeluaran publik," baca laporan berjudul, "The pandemic's long reach: Korea's fiscal and fertility outlook."

Tingkat investasi sosial publik yang lebih tinggi dalam layanan penitipan anak di Korea akan membantu, seperti halnya pengurangan biaya pendidikan tinggi swasta. Tapi, mereka tidak mungkin membalikkan kemerosotan kesuburan negara itu, kata laporan itu.

Menurut para peneliti, beberapa tindakan segera yang harus dilakukan pemerintah dalam jangka panjang adalah mengakhiri diskriminasi hukum terhadap anak-anak yang lahir di luar nikah atau dari keluarga non-tradisional; memastikan tingkat migrasi ke dalam berbasis perkawinan yang tinggi dipertahankan; mengakui bahwa perubahan tingkat kesuburan dalam waktu dekat tidak mungkin terjadi; dan dengan demikian memulai penyesuaian struktural untuk mengurangi jumlah lembaga pendidikan dan pengasuhan anak usia dini di Korea.

Selain soal skeptis menikah dan punya anak, sekitar 4,5 persen anak muda Seoul atau sejumlah 129.000 hidup dalam isolasi pengasingan dari masyarakat, menurut data Pemerintah Metropolitan Seoul, Korea Selatan. Jumlahnya diperkirakan mencapai 610.000 jika diterapkan secara nasional. Dikutip dari Korea Times, Kamis, 16 Februari 2023, pemerintah Korea Selatan pada saat ini hanya berfokus pada orang-orang yang memiliki motivasi tinggi dalam mendapatkan posisi pekerjaan.

Sementara, anak muda lainnya yang tidak ingin bekerja sehingga jadi pengangguran atau tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan seringkali dikucilkan dari dukungan kebijakan. Woongbi adalah salah satu anak muda yang tidak bisa berhenti untuk mengkhawatirkan masa depan, bahkan ketika dia menerima konseling dan perawatan psikologis. Dia menyebut tidak dapat beristirahat sepenuhnya karena memikirkan masa depan.

Di umur yang mendekati kepala tiga itu, dia sempat menempuh pendidikan pascasarjana tetapi mengundurkan diri setelah dua bulan. "Saya bahkan mencoba melakukannya pekerjaan paruh waktu yang sederhana, tetapi saya berhenti lagi setelah 10 hari karena saya tidak dapat mengatasi fobia sosial dan serangan panik saya," jelasnya.

Dia menjadi salah satu bukti dampak ketika melepaskan diri dari norma sosial yang ada, dia memiliki banyak rintangan. "Jika Anda menganggur, Anda tidak memiliki landasan untuk berpijak. Anda khawatir tentang bagaimana orang lain memandang Anda saat menderita secara finansial. Beban psikologis juga meningkat. Akibatnya, Anda merasa lebih terisolasi dan dikucilkan lingkungan," katanya.