UMKM dan Pengelola Kantin Disarankan Dilibatkan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru saja mulai mendapat banyak masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. Ia menyebutkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis harus melibatkan UMKM daerah.

Menteri Maman kepada wartawan di Palembang, Senin, 13 Januari 2024 mengatakan Badan Gizi Nasional telah menyiapkan beberapa skema dan pola dalam pelaksanaan program MBG. Program Makan Bergizi Gratis itu telah sudah dilakukan uji coba, tentunya, skema pola sistem apapun program MBG itu harus memberdayakan UMKM di daerah masing-masing.

"Contohnya kebutuhan beras, sayur-sayuran, daging atau kebutuhan apapun itu. Hal ini yang akan kami dorong. Kami telah mensosialisasikan hal ini ke kepala daerah agar kebutuhan kebutuhan dan peralatan dapur harus melibatkan teman-teman UMKM di daerah," katanya, dilansir dari Antara.

Kemudian, dapur umum untuk pelaksanaan program MBG dan itu dibuka ruang partisipasi kepada pihak kedua atau ketiga untuk berpartisipasi. "Hal ini juga harus diberikan untuk teman-teman UMKM. Ini adalah hal-hal affirmative action yang memberdayakan pengusaha baik mikro, kecil, dan menengah diberikan kesempatan," ucap Maman.

Program MBG merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi diberlakukan sejak Senin, 6 Januari 2025 di sekolah-sekolah dan posyandu pada 26 provinsi di Indonesia dengan anggaran Rp71 triliun.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat itu terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan agar pengelola kantin sekolah serta ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bisa dilibatkan dalam program MBG. Menurut Trubus, keterlibatan kantin sekolah dan ibu-ibu PKK bisa menjadi langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta meningkatkan penerimaan program.

"Selain membantu produksi makanan, ibu-ibu PKK dan pengelola kantin sekolah paham kebutuhan gizi dan preferensi anak-anak. Jika mereka dilibatkan, program ini bakal lebih efektif dan diterima oleh anak-anak," katanya di Jakarta, Senin, melansir Antara.

Trubus menilai pentingnya kualitas makanan bergizi, bukan sekadar kuantitas semata. Ibu-ibu PKK dan pengelola kantin sekolah dinilai bisa menyiapkan makanan yang sesuai selera dan kebutuhan anak.

"Makanan bergizi bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas. Dengan melibatkan ibu-ibu PKK dan pengelola kantin, kita bisa memastikan kalau makanan yang diberikan sesuai dengan selera dan kebutuhan anak-anak," tuturnya.

Trubus juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang untuk memperluas cakupan program ke sekolah swasta, madrasah, sampai anak-anak yang belum bersekolah. Pembenahan infrastruktur dan penguatan kerja sama lintas sektor, dibutuhkan untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik.

"Jika dilaksanakan secara bertahap dan melibatkan komunitas lokal, seperti ibu-ibu PKK dan kantin sekolah, saya optimistis program ini bakal memberikan dampak lebih besar bagi generasi muda Indonesia," tambah Trubus. Dengan langkah strategis ini, program MBG diharapkan berpotensi menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Menyusul respons terkait penurunan omzet kantin sekolah karena program ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap melakukan evaluasi. “Ini kan sementara MBG masih sedang evaluasi ya, dan masih fokus untuk membangun MBG seperti yang direncanakan. Sedangkan terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena mengalami penurunan pembelian, itu pastinya akan kami evaluasi,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Di sisi lain, para pedagang atau pengelola kantin di sekolah merasa pendapatan mereka berkurang usai MBG digalakan di sejumlah sekolah.  Contohnya di SDN Bangka 01 Pagi, Jakarta Selatan.Yuni (59) pedagang kantin di sekolah tersebut merasa khawatir pendapatnnya berkurang lantaran MBG diberikan pada istirahat pertama.

Dia pun mengusulkan, agar Program MBG diberikan istirahat kedua. Tujuannya aga para siswa masih diberikan kesempatan untuk jajan di kantin sekolah.

"Khawatir banget, gimana kitanya? Kan kita sewa di sini. Karena paginya masih ada yang beli anak-anak istirahat jam 09.00 WIB sama jam 11.00 WIB," ujar Yuni saat diwawancarai di SDN Bangka 01 Pagi, Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2025, dikutip dari merdeka.com.

Dia pun berharap, agar Prabowo memikirkan nasib para pedagang di sekolah. "Mudah-mudahan Pak Prabowo denger bahwa rakyat sekarang lagi gini, jangan baca orang yang gede-gede itu," tegas Yuni.

Hal senada juga diungkapkan penjual nasi ayam Sri Herastuti (50) di SDN Bangka 01 Pagi. Dia mengusulkan agar Program MBG dibagikan saat jam istirahat kedua. "Makannya, dapat makannya semua. Waktu itu pagi, kalau siang kan masih mending kan bisa pagi-pagi. Karena pagi, ya waktunya jadi ke kantin dapat makan," kata Sri.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Bangka 01 Pagi Agus Suwardi mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan pedagang di sekolah agar program MBG tidak bersinggungan dengan pedagang di sekolah. "Karena ini launching pertama mau didatangkan Sekda jadi on time dulu nanti menunggu perkembangan selanjutnya jika dirasa nanti kan kita bisa menyesuaikan kepala satuan pendidikan yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya," ujarnya.

"Jadi misalnya diberikan di istirahat kedua, jadi sebelumnya kalau dari awalnya kita kepengennya makannan di drop di ruang BK sini mitigasinya begitu di drop off dari dapur agak dekat jadi cuman sedikit saja nanti di pool dulu," sambung Agus.

"Jadi nanti anak-anak tetap di kelas nanti dibantu tenaga satgas sekolah dibawa ke atas nanti di makannya di jam istirahat ke dua jadi beri kesempatan ke kantin. Jadi tidak akan bersinggungan," pungkasnya.