Tim Transisi Diminta Tak Dahului Jokowi soal Kebijakan Strategis

Liputan6.com, Jakarta - Sikap Tim Transisi yang kerap melontarkan komentar dan pernyataan mendahului Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mulai dikritik. Tim Transisi dinilai ceroboh tak berkoordinasi dengan Jokowi terlebih dahulu, terutama terkait kebijakan energi.

Relawan Jokowi sekaligus Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean menilai, Tim Transisi tidak konsisten dan seolah mendahului Jokowi, seperti menyatakan akan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, gas, mengumumkan Satgas Mafia Migas hingga pembekuan Petral.

Menurut Ferdinand, tanggung jawab itu harusnya diambil langsung oleh Jokowi. Tim Transisi harusnya bisa bekerja lebih baik dan fokus memberikan pertimbangan dibanding memberikan pernyataan berubah-ubah.

"Jokowi saja baru menyatakan akan mempertimbangkan, tapi kenapa JK, Rini, Hasto, Anis, Akbar Faisal sudah bicara naik BBM? Kesannya mereka mengusung order tertentu. Ini kan meresahkan masyarakat," kata Ferdinand di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Ferdinand mengatakan, Tim Transisi harusnya lebih menghargai Jokowi sebagai Presiden terpilih. Salah satunya dengan tidak memberikan pernyataan mendahului Jokowi, terlebih pernyataan itu menyangkut kebijakan strategis.

"Jangan Hasto teriak naik, Anis teriak naik, Rini teriak naik. Rumah Transisi itu tidak dikenal dalam sistem tata negara kita. Janganlah mendahului Presiden dong, kan kesannya jadi seperti tidak menghargai Jokowi," tegas Ferdinand.

Terkait rencana pembentukan Satgas Mafia Migas yang personelnya nanti dibuat secara 'silent', Ferdinand mempertanyakan hal tersebut. "Kan yang dilawan itu siluman, mereka sulit ditangkap kalau personil satgasnya terang-terangan," kata Ferdinand.

Pengamat kebijakan ekonomi politik Salamudin Daeng juga mempertanyakan tujuan dibentuknya Satgas Anti Mafia Migas. Menurut Salamudin, kalau tujuannya untuk mengembalikan kedaulatan negara atas migas, maka satgas harus diisi orang yang paham konstitusi.

"Orang-orang yang ditunjuk dalam Satgas Mafia Migas harus dipastikan lepas dari kepentingan untuk menguasai bisnis migas," ujar pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) itu.

"Karena jika berlatar belakang bisnis maka satgas mafia migas hanya akan menggantikan mafia lama dengan mafia baru," tutup Salamudin. (Ans)