Wakil Ketua KPK: Koruptor adalah Terorising by Himself

Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas mengatakan akar korupsi di Indonesia adalah sebuah realita tentang pengingkaran kemanusiaan secara otentik.

oleh Oscar Ferri diperbarui 07 Okt 2014, 21:11 WIB
Diterbitkan 07 Okt 2014, 21:11 WIB
Busyro Muqoddas
Busyro Muqoddas (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Korupsi di Indonesia semakin merajalela. Sejumlah elite tinggi di tanah air tersandung kasus korupsi. Mulai dari pejabat tingkat bawah hingga menteri. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa korupsi di Indonesia telah mengakar.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas mengatakan, bahwa akar korupsi di Indonesia adalah sebuah realita tentang pengingkaran kemanusiaan secara otentik. Sebuah reduksi kemanusiaan oleh manusia itu sendiri.

"Mengapa itu bisa terjadi? Itu jawaban karena koruptor adalah terrorising by himself (dari dirinya sendiri)," kata Busyro dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2014).

Busyro yang menjadi salah satu peserta calon pimpinan KPK ini menambahkan, dengan akar korupsi itu, maka pendekatan regulasi dan birokrasi diperlukan. Namun, ada akibatnya dengan adanya akar korupsi tersebut, yakni korupsi di sektor perekonomian, sektor Sumber Daya Alam (SDA), sektor demokrasi, dan sektor konstitusi.

"Juga ada corruption by design yang dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan untuk abuse his authority. Amanahnya untuk kepentingan diri sendiri tapi mengingkari kepentingan jutaan rakyat," ujar dia.

Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini menjelaskan, pendidikan politik di Indonesia juga berpengaruh kepada korupsi. Akibat voting massa, maka rakyat tidak mengalami pendidikan politik. Partai politik jua mengalami kesulitan. "Maka yang terjadi adalah korupsi sistemik yang by design," ujar dia.

Tak cuma itu, Busyro mengatakan, korupsi saat ini hidup dalam birokrasi dengan suasana yang feodalisme. Apalagi, politik di Indonesia menganut sistem oligarki, bahkan dinasti.

"Dengan seperti itu maka yang diperlukan adalah dekonstruksi semua sistem mengenai kepolitikan. DPR perlu ditolong, dan KPK melakukan program-program untuk memperkuat DPR. Ini harus sinergi," tandas Busyro. (Rmn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya