Komisi I DPR: Kewibawaan Pimpinan TNI dan Polri Lemah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahwa mengaku prihatin atas bentrok yang terjadi antara prajurit TNI Yonif 134/TS dengan anggota Brimob Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di Batam, Rabu 19 September, yang mengakibatkan anggota TNI menjadi korban tembak.

Tantowi menilai, bentrok itu terjadi karena kurangnya kewibawaan yang dimiliki pimpinan TNI dan Polri di mata para prajurit atau anggota mereka. "Kejadian yang berulang ini menunjukkan Kewibawaan pimpinan di kedua institusi tersebut lemah di mata prajuritnya," kata Tantowi saat dihubungi, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Politisi Partai Golkar itu juga meminta agar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edy Purdijatno untuk bisa menyelesaikan kasus ini sampai ke akar permasalahan.

"Menjadi tugas utama dan pertama Menko Polhukam saat ini untuk menyelesaikan akar persoalan sesungguhnya," harap dia.

Selain itu, Tantowi mengaku bahwa DPR selalu siap bekerja sama dengan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"DPR siap bekerja sama dengan pemerintah, harus ada kebijakan khusus yang harus dipatuhi kedua institusi untuk mencegah agar hal serupa tidak terjadi lagi, baik di Kepri maupun di tempat-tempat lainnya," tandas Tantowi.

Sementara anggota DPR Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman untuk menyelesaikan bentrok yang terjadi di Batam.

"Kemarin, Danrem sudah turun tidak bisa berhenti, Pangdam turun ke Batalyon bolak balik juga tidak berhenti, masih juga terjadi tembak-tembakan yang membahayakan masyarakat di sekitarnya," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR.

"Artinya pada tataran komandan batalyon, komandan kompi tidak mampu menyelesaikan masalah ini," sambung dia.

Ia mengatakan, Panglima TNI dan Kapolri perlu duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Terutama, ia menekankan, agar konflik antara TNI dan Polri tidak lagi terulang.

Dia menegaskan, Kapolda dan dan Pangdam setempat perlu bertanggung jawab apabila ada anak buahnya yang melakukan aksi serupa.

Hal tersebut menurutnya, bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan toleransi antar-anggota. Sehingga, anggota di lapangan tidak mudah tersulut emosinya lantaran perbuatan mereka dapat berdampak fatal.

"Bahwa Presiden panggil Panglima TNI dan Kapolri, duduk, kalau terjadi lagi kasus seperti ini, maka Panglima Kodam dan Kapolda dicopot. Ini akan memberikan efek jera di lapangan tentu akan berjaga-jaga," tandas TB Hasanuddin. (Ado/Mut)