Pengamat: Larangan Menteri Rapat dengan DPR Jangan Terulang Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin berharap pelarangan menteri Kabinet Kerja rapat dengan DPR oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak lagi terjadi. Menurut dia, DPR mempunyai hak untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

"Ke depannya jangan terulang lagi. DPR itu institusi yang dipilih rakyat. DPR memiliki hak untuk bertanya dan berkomunikasi dengan pemerintah," kata Irman usai menghadiri acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).

Ia menilai seharusnya Presiden tidak melarang menterinya untuk menggelar pertemuan dengan DPR yang merupakan perwakilan rakyat di parlemen untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah.

"Maka tidak boleh menolak seperti itu, kalau menolak berarti menolak kehendak rakyat," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku persoalan pelarangan menteri untuk bertemu DPR telah selesai. Apalagi, Menkum HAM Yasonna H Laoly telah bersedia hadir menemui pimpinan DPR beberapa hari yang lalu.

"Kemarin Menkum HAM sudah ke DPR dan menyatakan Presiden sudah mempersilakan menterinya bertemu dengan DPR. Jadi sudah tidak ada masalah," kata Fadli di tempat yang sama. (Ado)