Menkomdigi: Presiden Prabowo akan Terbitkan PP untuk Berantas Judi Online

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia.

Dalam Rapat Terbatas yang digelar bersama jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menginstruksikan agar regulasi yang lebih tegas segera disiapkan.

"Presiden menegaskan bahwa penanganan judi online harus lebih keras. Salah satu langkah strategis yang akan segera diambil adalah penerbitan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara lebih tegas dan menyeluruh," ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, dikutip Selasa (18/2/2025).

Meskipun Kemkomdigi telah memblokir hampir satu juta situs judi online, langkah tersebut dianggap belum cukup.

Meutya Hafid menekankan bahwa perang melawan judi online tak bisa hanya mengandalkan pemblokiran semata. Diperlukan strategi yang lebih agresif, termasuk memastikan kepatuhan platform digital.

"Kami telah menerapkan sistem SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten), yang mewajibkan platform digital untuk bergerak cepat. Jika ditemukan konten yang terkait dengan judi online atau pornografi anak, mereka harus segera melakukan takedown tanpa kompromi," ucap Meutya.

Lebih lanjut, Menkomdigi menegaskan bahwa pemberantasan judi online bukan hanya menjadi tugas Kemkomdigi, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan lembaga terkait lainnya.

Presiden Prabowo, menurut Meutya, menginginkan penanganan yang berkelanjutan dan bukan sekadar pemblokiran.

"Ini bukan hanya tugas Kemkomdigi. Presiden menekankan bahwa Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan seluruh elemen terkait harus terlibat aktif. Ini perintah langsung, bukan sekadar wacana," tambahnya.

Selain fokus pada judi online, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar terhadap perlindungan anak di dunia digital. Pemerintah saat ini sedang memfinalisasi aturan yang membatasi usia anak dalam penggunaan media sosial, yang rencananya akan segera diumumkan secara resmi.

"Beberapa masukan dari publik sudah kami terima, dan pemerintah mendengarnya. Saat ini, peraturan perlindungan anak di ranah digital sedang dalam tahap finalisasi. Nantinya, Presiden sendiri yang akan mengumumkan kebijakan ini kepada masyarakat," ujar Meutya.

Dengan langkah tegas yang diambil, pemerintah memastikan bahwa pemberantasan judi online dan perlindungan anak di ruang digital bukan sekadar janji, melainkan tindakan nyata yang akan segera dilaksanakan.

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dibawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dalam kesempatan ini, Prabowo meminta agar penindakan terhadap judi online semakin dipertegas.

Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan Prabowo tak ingin penindakan tak hanya menurunkan atau menghapus situs terkait judi online. Namun, Prabowo memerintahkan agar aliran dana terkait judi online ditelusuri.

"Tadi Bapak minta itu, jadi perang sama judi online dikuatkan lagi. Tidak hanya takedown situs maupun aplikasi. Tapi sekarang juga ditelusuri payment gatewaynya, aliran uangnya, itu ditelusuri," kata dia kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).

Hasan menekankan bahwa pemerintah akan berperang serius terhadap judi online. Dia menyebut Prabowo meminta jajarannya bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi judi online di Indonesia.

"Ini menjadi perang serius dari pemerintah terhadap judi online. Termasuk juga kerja sama dengan berbagai negara yang untuk mengatasi ini, jadi bukan cuma sendirian Indonesia. Tapi ada juga kerja sama dng berbagai negara," kata Hasan.

Dia menyampaikan pentingnya menjalin kerja sama dengan negara lain untuk mengatasi judi online. Salah satunya, untuk menelusuri operator judi online yang berada di luar negeri.

"Makanya penting itu untuk didalami kerja sama itu tadi. Itu perintahnya Presiden," ujar Hasan.

Pemerintah terus memperketat regulasi guna menekan maraknya judi online (judol) di Indonesia. Salah satu langkah yang didorong adalah pengetatan aturan terkait kartu SIM prabayar dan pembuatan paspor yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku judi online.

Upaya ini dilakukan untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan dalam praktik ilegal tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah, menyoroti kemudahan memperoleh kartu SIM prabayar tanpa verifikasi identitas yang ketat sebagai salah satu faktor utama berkembangnya judi online.

Ia menekankan bahwa peredaran SIM card prabayar yang bisa dibeli dengan data palsu harus diperketat.

“Banyak identitas orang lain yang disalahgunakan untuk judi online. Jika sistem registrasi kartu SIM diperketat, maka ruang gerak pelaku judi online bisa dibatasi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti operator seluler yang dinilai lebih mementingkan keuntungan dibanding membantu pemberantasan judi online.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus melakukan pemblokiran terhadap situs dan aplikasi judi online.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa sejak 2017 hingga Januari 2025, pihaknya telah menangani lebih dari lima juta konten judi online.

“Dari tahun 2017 hingga 21 Januari 2025, Kemkomdigi telah menangani 5.707.952 konten judi online,” ungkapnya.

Mayoritas konten tersebut tersebar di media sosial, terutama platform X.

Selain pemblokiran, pemerintah juga menggandeng berbagai platform digital untuk meningkatkan pengawasan dan mempercepat penghapusan konten yang berkaitan dengan judi online.

Kemkomdigi juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna menindak pelaku yang masih berusaha menyebarluaskan situs-situs judi. Pemerintah juga memperketat pembuatan paspor untuk membatasi mobilitas pelaku judi online.

Kasubdit Cekal Ditjen Imigrasi Kemenimipas, Novan Indriyanto, menegaskan bahwa pihaknya lebih selektif terhadap pemohon paspor yang hendak bepergian ke negara-negara seperti Kamboja, yang dikenal sebagai pusat aktivitas judi online ilegal.

“Jika ada pemohon yang hendak bepergian ke negara dengan banyak pelaku judi online, kami akan lebih berhati-hati dalam verifikasi,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap bisa menekan praktik judi online secara lebih efektif dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta mempersempit ruang gerak jaringan judi online di Indonesia.