Tolak Munas Bali, Kubu Agung Pertegas Golkar Keluar dari KMP

Semua DPD yang hadir di Munas Golkar versi Agung Laksono menolak hasil Munas kubu Aburizal Bakrie atau Ical.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 07 Des 2014, 14:14 WIB
Diterbitkan 07 Des 2014, 14:14 WIB
Munas Golkar
Munas Golkar kubu Agung Laksono di Ancol, Jakarta Utara. (Liputan6.com/Andrian Martinus Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Hari terakhir penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar kubu Agung Laksono, Presidium Penyelamat Partai Golkar menggelar sidang paripurna yang isinya penyampaian tanggapan dari DPD. Dalam agenda tersebut, semua DPD yang hadir menolak hasil Munas Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical yang diselenggarakan di Bali  beberapa waktu lalu.

"‎Tadi itu, pandangan umum terhadap apa yang dilakukan DPP 5 tahun kemarin dan saran mereka terkait program Golkar ke depan," kata Sekretaris‎ Presidium Penyelamat Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (7/12/2014).

Pandangan pertama datang dari Pulau Sumatera, yang diwakili DPD Aceh. Mereka dengan tegas menolak hasil Munas Bali dan segala keputusannya. "Kami sepakat Munas hari ini merupakan Munas yang legal. Kita memahami kehidupan bernegara tidak bisa main sendiri-sendiri harus taat asas," kata perwakilan Aceh.

Setelah Aceh, menyusul Pulau Jawa yang diwakili oleh DPD Jawa Tengah, kemudian Kalimantan diwakili DPD Kalimantan Selatan, Pulau Sulawesi diwakili DPD Sulawesi Utara, dan Pulau Papua diwakili DPD Papua. Mereka sepakat dengan apa yang disampaikan oleh DPD Aceh.

Selanjutnya, ormas pendiri Golkar diwakili oleh Kosgoro 1957 juga memberikan pandangannya. Pandangan umum ini langsung disampaikan oleh Agung Laksono. "Mengenai keinginan menetapkan pemilihan dialihkan hak langsung ke DPRD, kita menolak untuk membuktikan suara rakyat suara Golkar. Kita juga akan mendukung program pemerintah agar berjalan sebaik-baiknya," terang Agung.

Tak hanya itu, Agung menegaskan agar Golkar segera keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). "Parlemen dengan pemerintah pun harus saling mengisi dan Golkar tidak berkeinginan untuk mengganggu pemerintah. Maka kita mempertimbangkan untuk keluar dari KMP," pungkas mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu. (Ans/Sun)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya