Bangun Perbatasan, Menteri Marwan Ingin Desa Tak Lagi Dikucilkan

Liputan6.com, Jakarta - Kawasan perbatasan menjadi fokus dan prioritas pembangunan pemerintahan saat ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun langsung terjun ke daerah. Semua kementerian terkait diperintahkan Jokowi untuk memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan.

Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar akan memprioritaskan pembangunan 1.138 desa tertinggal di jalur perbatasan lintas negara. Pembangunan ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat di perbatasan.

"Basis ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur di perbatasan harus diperkuat. Kita ingin agar desa di perbatasan tidak lagi merasa dikucilkan pemerintah. Desa perbatasan harus menjadi garda terdepan NKRI," kata Marwan usai mengikuti Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM di Jakarta, Senin (2/2/2015).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pembangunan di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas program pemerintah. Menurut Marwan, kementeriannya menargetkan untuk mengurangi jumlah desa tertinggal, terutama pada 1.138 desa tertinggal di kawasan perbatasan.

"Desa-desa di perbatasan itu akan mendapat prioritas pembangunan," ujar Menteri Marwan.

Persoalan di desa perbatasan memang cukup kompleks yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Bukan sekadar infrastruktur, tapi juga terkait sosial dan budaya masyarakat.

"Yang paling penting dari masyarakat di perbatasan adalah membuka akses terintegrasi. Desa satu dengan desa lainnya, minimal terkoneksi dengan infrastruktur dan komunikasi. Tidak merasa terkucilkan dengan lainnya. Padahal mereka masih satu keluarga atau rumpun," ujar dia.

Terkait infrastruktur, Marwan mengatakan, pemerintah memastikan akan membenahi mulai tahun ini. Kemendes juga akan menyiapkan program transmigrasi di kawasan perbatasan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Setelah lahan dan pemukiman transmigrasi siap, selanjutnya kita akan tempatkan transmigran dari keluarga TNI," ujar Marwan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat ada 27 kabupaten perbatasan daerah tertinggal.

27 Kabupaten itu terdiri dari 14 kabupaten perbatasan darat dengan jumlah 272 kecamatan dan 2.241 desa. Sedangkan 13 kabupaten perbatasan laut dengan 145 kecamatan dan 1.350 desa. Total desa tertinggal di perbatasan sebanyak 3.591 desa. (Ali/Yus)