Pukat UGM: Pengabulan Praperadilan Budi Gunawan Bencana

Liputan6.com, Yogyakarta - Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan calon KapolriKomjen Pol Budi Gunawan atau BG. Salah satu pertimbangannya, hakim menyatakan penetapan tersangka termasuk dalam objek praperadilan.

Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) UGM menyebut keputusan ini merupakan bencana. Peneliti Pukat UGM Hidzil Alim menilai, pertimbangan hukum hakim dinilai aneh. Sebab BG bagian dari penegak hukum yang seharusnya bisa dijerat hukum.

"Pertimbangan hukum hakim aneh sekali. Sejak kapan polisi bukan bagian aparat penegak hukum? Kalau begitu pertimbangannya, maka banyak yang akan mendalilkan di wilayah legislatif dan eksekutif tak bisa diperiksa KPK. Ini bencana," ujar Hifdzil, Yogyakarta, Selasa (16/2/2015).

Hifdzil menyebutkan, pertimbangan hakim praperadilan Budi Gunawan dikenal masyarakat hanya ketika dicalonkan jadi Kapolri juga aneh. Seharuanya hakim bisa menggali informasi dari masyarakat.

"Pertimbangan hakim yang kedua juga aneh kalau BG dikenal masyarakat hanya ketika dicalonkan jadi Kapolri. Ini tampak hakim tidak menggali nilai dan informasi di dalam masyarakat. BG sudah dikenal sejak tahun 2010 didugaan rekening mencurigakan petinggi Polri," ujar dia.

Hifdzil mengatakan walau pun putusan hakim sudah final, namun sidang praperadilan ini belum masuk pokok perkara BG. "Berdasarkan putusan MK, praperadilan sifatnya final. Tapi praperadilan itu belum masuk pokok perkara. KPK silakan periksa ulang dengan penekanan bahwa BG adalah aparat penegak hukum," tandas Hifdzil. (Rmn)