Kemendagri: DPRD & Ahok Punya Pendapat, Nanti Kita 'Cross Check'

Liputan6.com, Jakarta - Kisruh APBD 2015 belum juga berakhir. Kedua pihak, baik Pemprov DKI Jakarta dan DPRD masih tetap dalam pendirian masing-masing, soal keabsahan APBD yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemendagri akhirnya memanggil jajaran Pemprov DKI dan DPRD dalam waktu yang berbeda. Pertemuan yang disebut-sebut sebagai mediasi itu digunakan untuk mengetahui pandangan dari masing-masing pihak.

"Kami sudah dengar penjelasan dari Dewan. Tadi pagi kami sudah dengar dari eksekutif, nah masing-masing ini kan pada punya pendapat. Nanti ini yang akan kami cross check-kan. Artinya, kita sudah dapat gambaran itu kan," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Gambaran itulah, kata Reydonnyzar, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan nanti. Kemendagri kembali memanggil kedua belah pihak, kali ini dalam waktu yang bersamaan.

"Gambaran secara umum, bisa saja ternyata belum sepakat ini. Tapi besok kita klarifikasi. Dengan ini tentu kami harap ada raperda. Raperda itu kan harus disepakati bersama. Nah yang mana? Bisa saja ternyata selama ini belum sepakat," jelas pria yang akrab disapa Donny.

Kalaupun setelah pertemuan besok, lanjut Reydonnyzar, sejatinya belum ada kesepakatan selama ini antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Tentu Kemendagri harus segera mencarikan solusi terbaik, sebab pembangunan di Jakarta jelas terganggu.

"Kalau nanti kesimpulannya ternyata belum sepakat, tapi kan penyelenggaraan pemerintah daerah tidak boleh berhenti dong. Pemda harus punya APBD. Katakanlah belum sepakat, berarti harus ada solusi," tandas Reydonnyzar.

Disepakati Bersama

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membantah tidak ada anggaran 'siluman' dalam APBD DKI 2015.

"Selama itu dalam proses tidak ada yang disebut siluman," ujar Taufik di Kantor Kemendagri, Jakarta, hari ini.

Taufik menjelaskan, APBD DKI 2015 terdapat anggaran 'siluman' apabila tidak ada pembahasan dalam proses penyusunan RAPBD. Nyatanya, setiap proses penyusunan RAPBD selalu ada pembahasan antara DPRD dengan SKPD.

"Hasil diskusi tadi, definisi dana siluman itu apabila sudah disepakati bersama, sudah RAPBD tiba-tiba ada yang nempelin, itu yang disebut dana siluman. Itu hasil diskusi bersama," jelas politis Partai Gerindra itu.

"Justru kami ingin sebut yang siluman itu kami sampaikan ke Pak Dirjen yang Rp 73 triliun, yang disampaikan eksekutif itu yang siluman," tegas dia.

Sementara Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, Kemendagri tidak di wilayah itu. Pihaknya hanya berwenang melakukan evaluasi terhadap kebenaran secara administrasi.

"(Anggaran) Siluman itu nanti, itu masih belum dong pak. Belum ada. Mohon maaf ini, kami tidak masuk ke ruang-ruang bapak, kami menghormati itu. Kami murni administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah," tandas Reydonnyzar. (Rmn/Ans)