Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

Agung Bertemu Mega, Bahas Jatah Menteri Buat Golkar?

Menurut Hasto Kristianto, wajar‎ jika ada perubahan sikap politik Partai Golkar untuk menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi-JK.

oleh Oscar Ferri diperbarui 16 Mar 2015, 20:23 WIB

Diterbitkan 16 Mar 2015, 20:23 WIB

Ketua umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono melanjutkan safari politinya ke kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta, Senin (16/3/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Jakarta, Agung Laksono bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan dua tokoh tersebut memicu spekulasi, apakah mereka membahas tentang 'jatah' menteri untuk Partai Beringin dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. ‎Apalagi, belakangan gencar berhembus kabar akan ada resuffle.

Menanggapi gunjingan tersebut, Politikus PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengeluarkan bantahan. Ia mengaku, kedatangan Agung Cs tidak berkaitan dengan isu adanya pergantian posisi menteri dan jatah dari pergantian itu diberikan ke Golkar.‎ Menurut Hasto Agung bertemu Megawati murni silaturahmi antarpetinggi partai politik.

"Ya ini tidak ada kaitannya. Ini sebenarnya sebuah dialog ketika Bapak Agung Laksono beserta seluruh jajaran Partai Golkar setelah mendapatkan pengakuan dari pemerintah‎. Ini bentuk tradisi silaturahmi dengan para pemimpin parpol di Indonesia. Ini merupakan satu hal yang baik," kata Hasto kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).

Hasto mengatakan, kedatangan Agung sekaligus dukungan Partai Golkar terhadap‎ PDIP juga menjadi sinyal, bahwa setelah Pemilu Presiden 2014 lalu, sejatinya sudah tidak ada lagi namanya koalisi. Karena, setelah Pemilu selesai, yang ada adalah eranya Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Begitu era Pemilu Presiden selesai yang kita kenal adalah kita memiliki Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kita memiliki Wapres bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Hasto.

Dia menambahkan, dalam konteks perpolitikan, maka menjadi wajar‎ jika ada perubahan sikap politik Partai Golkar untuk menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi-JK. Hasto menilai, dukungan Partai Golkar tentu menjadi tambahan kekuatan dalam pemerintahan.

"Ini merupakan tradisi demokrasi kita yang memang harus kita langgengkan karena inilah pengejahwantahan dari konstitusi kita. Tinggal tentu saja ini dimaknakan secara positif bahwa dukungan dari partai Golkar ini memperkuat konsolidasi pemerintahan itu sendiri," kata Hasto. (Ein)