Muliandy HIPMI Harap Pemerintah Serius soal Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan BPP HIPMI Muliandy Nasution menyebut pemerintah harus terus menjalankan proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara agar tak dibilang ketinggalan oleh negara lain.

Pernyataan itu dia sampaikan usai lawatannya ke Smart City Summit and Expo yang digelar di Nangang Tainex 2, di ibukota Taiwan, Taipei, Selasa, 28 Maret 2023 kemarin.

"Kehadiran kami HIPMI di ajang tahunan ini menambah pemahaman bahwa kita Indonesia melalui proyek IKN sudah tidak bisa mundur jika tidak ingin dibilang ketinggalan lagi ya," ujar Muliandy dalam keterangannya, Kamis (6/4/2023).

Tak hanya itu, Muliandy juga meminta agar pemerintah terbuka dengan inovasi dan eksperimen dari perusahaan-perusahaan yang ingin mendukung keberhasilan proyek IKN Nusantara.

"Pemerintah kita harus benar-benar terbuka terhadap eksplorasi dan eksperimen pada ide-ide dan inovasi baru baik dari perusahaan-perusahaan besar maupun startup teknologi. Hal ini nantinya berdampak pada pengujian keberhasilan kepada kota-kota di Indonesia, khususnya IKN dan warga pada umumnya," kata dia.

Muliandy juga mengingatkan pemerintah mengenai implementasi smart city secara komprehensif. Muliandy meminta pemerintah segera memutuskan wacana kenaikan harga rumah subsidi yang sejak tahun 2020 hingga saat ini belum juga menemui titik terang.

"Hal ini tentunya memberikan dampak negatif pada pertumbuhan bisnis perumahan, baik dari sisi pengembang dan juga konsumen," kata dia.

Pada Desember 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melakukan sosialisasi kenaikan harga rumah sebesar 7%, namun belakangan dikabarkan kenaikan harga kemungkinan hanya 5%. Hal tersebut juga tak kunjung diputuskan secara resmi dan tertulis oleh Pemerintah.

Kementerian PUPR masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur besaran kenaikan harga rumah subsidi, khususnya terkait pembebasan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Walaupun angka persentase kenaikan tak sesuai harapan, namun tetap menjadi angin segar bagi para pengembang.

Tingkat inflasi global, kenaikan harga tanah, dan juga bahan material membuat pemerintah sudah seharusnya bisa mendorong stabilitas ekonomi, dengan berbagai strategi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan/konstruksi sebesar 117,18 poin pada Januari 2023. Angkanya naik 6,5% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 110,03.

"Sikap pemerintah yang nampak seperti agak lamban dalam menaikan harga rumah subsidi dapat menimbulkan dampak yang signifikan pada pengembang properti di daerah, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor UMKM. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengembang properti di daerah masih berupa usaha kecil-kecilan yang mengandalkan perputaran uang yang terbatas," kata dia.

Dampak yang lebih jauh dari situasi ini adalah pengembang properti di daerah akan mengalami kesulitan dalam memperoleh modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan pengembang properti di daerah gulung tikar dan menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor properti dan juga mempengaruhi ketersediaan rumah murah bagi masyarakat.