Pengusaha: IKN Masih Menjanjikan, Tapi Tergantung Kemudahan Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menilai prospek masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjanjikan. Namun, hal itu tergantung pada langkah pemerintah dalam mengakomodasi investasi.

Seperti diketahui, pembangunan IKN dilanjutkan pada tahap 2 periode 2025-2029. Pemerintah sendiri telah sepakat mengucurkan dana Rp 48,8 triliun untuk itu.

Anggawira mengatakan, IKN masih cukup potensial di mata pengusaha. Hanya saja, perlu dukungan dari pemerintah agar bisa mengundang para investor.

"Dari sudut pandang pengusaha, prospek IKN tetap menjanjikan. Namun, ini tergantung pada bagaimana pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan investasi," kata Anggawira kepada Liputan6.com, Kamis (23/1/2025).

Dia berharap, pembangunan IKN nantinya tidak sebatas soal konstruksi fisik. Lebih dari itu, diharapkan cikal bakal ibu kota baru itu bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional.

"Pembangunan IKN tidak hanya menjadi proyek fisik tetapi juga harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada inovasi, keberlanjutan, dan digitalisasi," ucapnya.

Ada beberapa hal yang jadi catatannya. Diantaranya soal kepaatian hukum, insentif fiskal yang menarik buat pengusaha, hingga akses informasi terkait peluang di IKN.

"Stabilitas regulasi dan kepastian kontrak adalah dua faktor yang sangat penting agar investasi bisa berjalan dengan baik. Selain itu, penting juga adanya komunikasi yang intensif antara pemerintah dan dunia usaha untuk membangun kepercayaan," beber dia.

Seperti diketahui, salah satu peluang masuknya investor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Anggawira bilang, skema ini bisa menarik bagi pengusaha di sektor infrastruktur, properti, energi terbarukan, hingga teknologi.

"Skema ini memungkinkan sinergi antara pemerintah dan swasta untuk berbagi risiko dan tanggung jawab. Pengusaha perlu melihat sektor-sektor yang lebih spesifik seperti pembangunan hunian, transportasi publik, dan fasilitas kesehatan, yang sangat dibutuhkan di IKN," terangnya.

Dia juga melihat kesempatan pengusaha dari rencana pemerintah meninjau sejumlah proyek yang dinilai tidak menunjukkan peningkatan berarti. Anggawira memandang wajar jika pemerintah mau meninjau ulang atau bahkan menyetopnya.

"Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap investasi benar-benar terealisasi sesuai target dan tidak stagnan," ujarnya.

"Bagi pengusaha, ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mengevaluasi peluang baru, terutama jika ada investor yang tidak melanjutkan proyeknya. Ini membuka ruang bagi pengusaha lain yang lebih siap," imbuh Anggawira.

Pada kesempatan ini, dia turut menyoroti soal anggaran Rp 48,8 triliun untuk 5 tahun pembangunan IKN. Menurutnya, fokus pembangunan akan menjadi kunci besaran anggaran itu meski lebih kecil dari alokasi pada tahap 1.

Dia menegaskan, perlu adanya transparansi penggunaan anggaran negara itu dalam pembangunan IKN. Hal itu digadang bisa menstimulasi kepercayaan pelaku usaha untuk berinvestasi.

"Dari sudut pandang pengusaha, hal ini masih bisa memberikan dampak jika digunakan secara efektif untuk membangun infrastruktur dasar dan fasilitas strategis yang dapat memacu minat investasi," ungkapnya.

"Namun, pengusaha tentunya mengharapkan transparansi dalam pengelolaan dana ini agar memberikan kepercayaan lebih untuk ikut berpartisipasi," sambung dia.