127 Daerah Kurang Dana Pilkada, Bawaslu Kirim Surat ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 183 daerah telah melaporkan untuk mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang. Namun ada 127 daerah yang kekurangan bahkan tidak memiliki dana. Terkait temuan ini, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) pun akan melayangkan surat kepada Presiden Jokowi agar pemerintah bisa membantu.

"Artinya memang ada beberapa daerah ini tidak sungguh-sungguh menyiapkan," kata anggota Bawaslu Nasrullah di kantornya, Jakarta, Kamis (9/4/2015).

Nasrullah menjelaskan dalam waktu dekat institusinya akan mengirim surat ke Presiden Jokowi dan DPR. Terutama supaya bisa dicarikan solusi untuk anggaran pilkada serentak ini. Ia tidak mau pilkada serentak mundur dari waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya.

"Jadi kita segera menyurat ke Presiden dan DPR tentang hasil temuan Bawaslu kemarin per 15 Maret (2015). Kita minta rekomendasinya harus segera diambil jalan keluar. Artinya pemerintah pusat harus hadir. Kasihan nanti batal, nggak serentak lagi pemilu," jelas dia.

Dari ratusan daerah yang dianggap kekurangan dan tidak memiliki dana, lanjut Nasrullah, bisa jadi karena termasuk daerah otonomi baru. "Kalau daerah otonomi baru ya maklumlah dia, dia baru terbentuk terus duit ambil dari mana," imbuh Nasrullah..

Data Bawaslu per 15 Maret 2015 menunjukkan daerah dengan anggaran yang cukup baru Kepulauan Riau dan Jambi, daerah dengan anggaran kurang adalah Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sementara daerah yang tidak ada anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak adalah Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara. (Ans)