Dangkalnya Sistem Pendidikan dari Kasus Kepsek SMAN 3

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan akan memecat Kepala Sekolah SMAN 3 Jakarta Retno Listyarti yang dianggap lebih mementingkan wawancara dengan stasiun TV ketimbang mendampingi anak didiknya menghadapi Ujian Nasional pada Senin 13 April 2015. Ahok diminta tidak memecat Retno.

"Ibu Retno bukan bermaksud melecehkan aturan atau melanggar aturan. Dia sudah berusaha buru-buru kembali ke sekolah lagi agar tidak terlambat. Toh ada wakil kepala sekolah. Jadi maksud saya, ini kan masalah kecil. Jangan dibesar-besarkanlah. Jangan mentang-mentang dia guru, jabatannya kecil lalu dia dibegitukan (pecat)," tutur pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen kepada Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (25/4/2015).

Jika pemecatan itu terjadi, lanjut Abduhzen, akan tergambar jika sistem pendidikan Indonesia dangkal dalam memilah masalah. Karena yang dilakukan Retno hanya kesalahan teknis, bukan pelanggaran kode etik profesi guru.

"Kalau diusulkan atau ada pemberhentian Kepala Sekolah, kasihan sistem (pendidikan) kita. Seakan-akan dangkal sekali," ucap dia.

Retno yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Indonesia (Sekjen FSGI) dikenal kritis dan vokal dalam menyuarakan aspirasi rekan-rekan sejawatnya. Hal itu pula dikhawatirkan Abduhzen sebagai celah bagi para pihak yang tidak suka dengan sikap Retno untuk menjatuhkan perempuan yang sudah mengabdikan dirinya selama 20 tahun sebagai guru.

"Saya khawatir saja, Retno kan vokal, suka kritik siapa saja. Suka kritik orang Dinas Pendidikan juga. Mungkin ada orang yang sudah tidak suka sama dia, jadi saat dia sendirinya salah, langsung banyak yang besar-besarkan," kata Abduhzen.

Menurut Abduhzen, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebaiknya fokus dalam merencanakan program-program pelatihan yang mampu meningkatkan kualitas guru di Jakarta ketimbang mengurusi satu guru dengan kesalahan yang sederhana. Sampai saat ini, Dinas Pendidikan dianggap belum berhasil membuktikan kualitas para guru di Jakarta memenuhi standar nilai yang berlaku.

"Pemerintah Jakarta kan memiliki anggaran pendidikan yang banyak, harus bikin program yang efektif, padat, terukur dan terbukti bisa mengubah kinerja guru dan motivasi guru. Sampai saat ini belum ada program seperti itu," tutup Abduhzen. (Han/Sss)