Prabowo Lantik Nugroho Sulistyo Budi jadi Kepala BSSN, Segini Hartanya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengangkat Nugroho Sulistyo Budi menjadi Kepala Siber dan Sandi Nasional (BSSN) pada Rabu (19/2/2025).

Sebelum menjabat sebagai Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi sempat menjadi Staf Ahli Khusus Bidang Politik di Kementerian Pertahanan.

Mengutip Antara, Kepala BSSN dilantik oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BSSN.

Rincian Kekayaan

Seiring hal itu, menarik untuk diketahui kekayaan Nugroho Sulistyo Budi. Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang disampaikan pada 26 Januari 2024 untuk periode 2023, Nugroho mencatat harta Rp 7.556.283.828 atau Rp 7,55 miliar. Dari laporan kekayaan itu, Nugroho diketahui tidak memiliki utang. Berikut rincian kekayaan Nugroho:

A.Tanah dan Bangunan

Nugroho memiliki kekayaan dari tanah dan bangunan senilai Rp 6,04 miliar. Ia memiliki lima bidang tanah dan bangunan di Semarang, Sleman Jawa Tengah dan Bogor yang merupakan hasil sendiri.

B.Alat Transportasi dan Mesin

Ia memiliki kekayaan alat transportasi dan mesin senilai Rp 140 juta. Nugroho memiliki motor, Honda Verza Tahun 2015 senilai Rp 10 juta dan mobil Toyota Corola Altis Tahun 2012 senilai Rp 130 juta.

C.Harta Bergerak Lainnya

Ia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 153 juta

D.Surat Berharga

Ia tidak memiliki surat berharga.

E.Kas dan Setara Kas

Ia mengantongi kas senilai Rp 739,28 juta.

F.Harta Lainnya

Ia memiliki harta lainnya sebesar Rp 475 juta.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik pejabat baru untuk Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) hingga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pantauan Liputan6.com, Rabu, 19 Februari 2025, upacara pelantikan digelar di Istana Negara sekitar pukul 15.30 WIB. Para pejabat yang akan dilantik telah tiba lebih dahulu dan menunggu hingga kedatangan Prabowo.

Tampak hadir para pejabat baru yakni Guru Besar ITB Brian Yuliarto yang dilantik sebagai Mendiktisaintek, Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP.

Kemudian, Amelia Adininggar sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, dan Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mereka kemudian mengambil sumpah sebelum dilantik oleh Prabowo. 

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian bunyi sumpah tersebut," demikian bunyi sumpah tersebut.

Setelah penandatanganan, seluruhnya melangsungkan prosesi bersalam-salaman, baik dengan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hadir dalam pelantikan reshuffle kabinet ini antara lain Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Perlindungan Pekerja Migra Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, dan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy.

Kemudian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menpar Widiyanti Putri, Menteri ATR/BPN Nusron, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelumnya, menyambut 2025, Badan Siber dan Sandi Negara Negara (BSSN) semakin mewaspadi berbagai bentuk ancaman untuk menjaga keamanan dan ketahanan negara. Saat ini BSSN sudah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai antisipasi berbagai ancaman terhadap keamanan negara.

“Ancaman tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik, seperti perang bersenjata dan lainnya. Namun, juga bisa datang dalam bentuk nonfisik, seperti ancaman di dunia maya,” terang Kepala BSSN Hinsa Siburian kepada wartawan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Menurut Hinsa, TTIS sebagai bentuk strategi dan indicator BSSN dalam menjaga keamanan dan ketahanan negara. Dia menambahkan, ancaman di dunia maya atau ruang siber merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu dengan niat merugikan, yang tujuannya adalah mencuri data, menyebabkan kerusakan atau mengganggu sistem komputasi.

“Ancaman di ruang siber bisa datang dari dalam maupun dari luar negeri. Contohnya kelompok teroris, hingga peretas individu. Sedangkan kategori umum ancamannya mencakup malware, rekayasa sosial, serangan man in the middle (MitM), penolakan layanan (DoS) dan serangan injeksi,” jelasnya.

Ancaman itu, kata Hinsa, bisa merusak keutuhan negara. Untuk itu diperlukan tindakan melalui upaya pencegahan dan penanganan.

“Sesuai amanat yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Vital Nasional, TTIS merupakan sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani insiden siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya. TTIS terdiri atas TTIS Nasional, TTIS Sektoral, TTIS Organisasi,” jelasny.

BSSN sebagai TTIS Nasional memiliki tugas dan fungsi memberikan peringatan terkait keamanan siber, merumuskan panduan teknis penanganan insiden siber, dan mencatat setiap laporan yang dilaporkan serta memberikan rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak.

“TTIS Nasional memiliki tugas dan fungsi memilah insiden siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan insiden siber yang akan ditangani,” kata dia.

 Hinsa menyampaikan BSSN sebagai TTIS Nasional melakukan berbagai kegiatan, di antaranya surat tanda register TTIS Sektoral dan TTIS Organisasi, pembangunan dan pengelolaan pangkalan data insiden siber dari seluruh TTIS yang teregister serta informasi mengenai insiden siber di Nasional. BSSN sebagai TTIS Nasional juga menjadi penghubung negara lain dalam penanganan insiden siber.

“Sampai dengan saat ini, BSSN sebagai TTIS Nasional telah menerbitkan surat tanda registrasi sejumlah 390 TTIS Organisasi. Sebanyak 269 untuk Sektor Administrasi Pemerintahan, 20 TTIS Sektor Energi, 3 TTIS Sektor Kesehatan, 24 TTIS Sektor Keuangan, 10 TTIS Sektor Transportasi, 6 TTIS Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3 TTIS Sektor Pertahanan, 1 TTIS Sektor Pangan, dan 54 TTIS pada sektor lainnya,” kata dia.