Pilpres AS 2024: Donald Trump dan Kamala Harris Sama-sama Catat Sejarah kalau Menang

Segera Bertemu Jokowi, Nasdem Akan Tegaskan Tolak Dana Aspirasi

Partai Nasdem akan segera menemui Presiden Jokowi untuk membahas penolakan partai itu pada program dana aspirasi.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 25 Jun 2015, 15:06 WIB

Diterbitkan 25 Jun 2015, 15:06 WIB

Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella.

Liputan6.com, Jakarta - Kendati dihujani interupsi dan penolakan anggota Fraksi Nasdem dan Hanura terhadap Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau lebih dikenal dengan dana aspirasi, DPR tetap mengesahkan program yang anggarannya mencapai Rp 11,2 triliun itu dalam rapat paripurna, Selasa 23 Juni 2015.

Atas pengesahan itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella mengaku pihaknya akan segera menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membahas penolakan partainya pada program dana aspirasi.

"Kita dalam waktu dekat bertemu Presiden, Wakil Presiden," kata Patrice Rio Capella di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Dalam pertemuan nanti, pihaknya akan menyampaikan alasan-alasan kenapa dana aspirasi harus ditolak. "kita akan coba menyampaikan ini, alasan kita. Bukan berarti menolak aspirasi, tapi dananya," ujar Patrice.

Sementara itu, politisi senior PDIP Pramono Anung menegaskan, partainya sejak awal tidak setuju dengan UP2DP. "Tentunya dalam pertemuan Presiden kami akan sampaikan. Kami yakin tidak perlu dilobi," kata Pramono.

Anggota Komisi I DPR itu menyatakan,‎ jika dana aspirasi ini disetujui maka akan ada ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.‎ Oleh karena itu, dia yakin sikap Jokowi akan sama dengan sikap Fraksi PDIP.

"Sikap Fraksi PDIP terbuka, kami yakini Jokowi memiliki penilaian yang sama," ujar Pramono.

Jokowi Diyakini Menolak

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan juga meyakini Jokowi akan menolak program dana aspirasi tersebut. Alasannya, karena saat ini pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi yang sedang lesu.

"Saya yakin Pak Jokowi menolak, dia akan lebih mementingkan ekonomi kita yang sedang turun," kata Syarief.

Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, masih banyak program-program pemerintah yang lebih diprioritaskan Jokowi selain pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, pendidikan dan kesehatan.

"Banyak program prioritasnya‎, tidak mungkin diterima usulan dana aspirasi itu," tandas Syarief. (Ado/Mut)