Golkar Minta Pemerintah Pangkas Pagu APBN 2016

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham menegaskan, Koalisi Merah Putih (KMP) berharap pemerintah mau mengurangi pagu anggaran total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

"Kira-kira ada Rp 2.000 triliun lebih, karena jelas penerimaan akan dihitung dari situ dan membawa implikasi kepada harmonisasi alokasi anggaran," kata Idrus di Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Idrus menjelaskan, lewat fraksi Golkar di DPR, pihaknya juga meminta pemerintah agar tidak memaksakan penyertaan modal negara (PMN) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena kebijakan itu dinilai tidak efektif dan tidak pro rakyat.

"Kita semua tahu kalau dari penerimaan PNM yang lalu penyerapan rendah, jika pemerintah memperhatikan catatan-catatan yang akan dibacakan di fraksi baru kami bisa menyetujui APBN 2016," ujar dia.

Idrus juga menjelaskan, ada 6 pandangan Fraksi Golkar yang bakal dibuka ke publik nanti. Dirinya juga mengatakan, tahun lalu PMN juga belum semua terserap, sehingga sangat tidak logis masih dicantumkan di RAPBN 2016.

Menurut dia, tak hanya Golkar, kesepakatan itu juga diambil oleh pimpinan parpol yang tergabung dalam KMP yang hadir di Bakrie Tower kemarin.

"Dan hampir semua berpandangan sama kalau RAPBN ini terlalu besar sehingga harus dipangkas. Kita juga melihat itu tidak pro-rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga harus dipangkas PMN," tandas Idrus.

Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menyebut ada pihak - pihak yang berharap kisruh di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang akan ditentukan melalui Rapat Paripurna Jumat besok.

Pihak-pihak tersebut, menurut Salamuddin, telah menyusup masuk dalam agenda RAPBN 2016 melalui berbagai skema. Diantaranya proyek-proyek infrastruktur, penyertaan modal ke BUMN dan penyertaan modal ke lembaga keuangan internasional seperti AIIB dan World Bank.

"Imbas nyatanya ini hanya akan melipatgandakan utang pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Tentu ini harus diawasi, jangan sampai anggaran tidak pro-rakyat," jelas dia di Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Salamuddin, pembahasan Anggaran sangat rawan dengan tarik-menarik antar kepentingan. Apalagi situasinya di tengah kejatuhan harga komoditas seperti sawit, batu bara, minyak, dan sumber daya alam lainnya, proyek via APBN tentu bisa jadi incaran.

"Ya DYL yang kemarin tertangkap tangan KPK, salah satunya karena kasus anggaran," jelas Salamuddin.

Ia juga menyinggung pada APBN-P 2015 tidak terserap dengan maksimal. Akan tetapi, pada RAPBN 2016 kali ini justru mengajukan anggaran yang sangat ambisius. Hal yang menurutnya tidak masuk akal dan tidak waras layaknya pungguk merindukan bulan.

"Jangan sampai rakyat kembali yang menjadi korban karena tak berpihaknya politik anggaran," pungkas Salamuddin. (Dms/Ans)