Survei Kedaikopi: Mayoritas Warga Minta 4 Menteri Diganti

Mayoritas publik menginginkan Jokowi kembali merombak kabinetnya.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 02 Nov 2015, 17:27 WIB
Diterbitkan 02 Nov 2015, 17:27 WIB
Serba Putih di Rapat Terbatas Ekonomi
Mensesneg Pratikno (kanan) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Suwandi (kanan) hadir di rapat kabinet terbatas bidang perekonomian, Kamis (30/10/2014). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian ‎Opini Publik Indonesia (Kedaikopi) memperlihatkan, mayoritas publik menginginkan penambahan kursi menteri bagi profesional ‎dan swasta dalam perombakan (reshuffle) kabinet jilid II.

"Meski demikian, publik bingung menentukan menteri mana yang perlu diganti. Walaupun sebagian besar masyarakat inginkan perombakan kabinet," ujar Juru Bicara Kedaikopi Hendri Satrio ‎dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/11/2015).

Menurut Hendri, ada kesan publik hanya cenderung ‎menginginkan Jokowi merombak kabinet, tapi nampak bingung ‎menentukan menteri yang harus diganti. Walaupun ada beberapa nama menteri yang cukup sering disebut untuk diganti.

Dari hasil survei Kedaikopi, 55,8 persen responden mengharapkan ‎ada reshuffle kabinet jilid II. Sedangkan 37,5 persen menyatakan ‎tidak perlu dan 6,7 persen tidak menjawab.

Sementara, hasil survei memperlihatkan 50,8 ‎persen mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab ketika ‎ditanyakan menteri yang berpotensi dan layak diganti.

Namun, banyak responden menilai menteri yang berpotensi diganti adalah Menteri BUMN Rini Soemarno (11,3 persen), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya (10,3 persen).

Kemudian, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi (5,5 persen) dan Menteri ESDM Sudirman Said (5,3 persen).
Sedangkan Menteri lainnya menyebar di bawah 5 persen, seperti Menteri Amran, Menteri Nasir, dan Menteri Yuddy.

"Menteri Rini dianggap sering mengeluarkan kebijakan kontroversial yang dicitrakan menghambat RAPBN 2016. Sedangkan Menteri Siti sangat erat kaitannya dengan kabut asap," jelas Hendri.

Hendri menuturkan, alasan seorang menteri perlu diganti karena sebagian besar responden menyatakan menteri tersebut tidak bisa bekerja sama sebesar 29,5 persen, dan tidak mampu mengeluarkan kebijakan strategis 26,3 persen.

‎"Alasan lainnya adalah tidak mengerti keinginan dan visi Presiden (8,5 persen), tuntutan ‎partai pendukung (6,8 persen), tuntutan dunia usaha (5 persen), ‎tuntutan relawan (2,5 persen), dan tuntutan wakil presiden (1,3 ‎persen). Sedangkan yang menjawab tidak tahu 20,3 persen," papar dia.

dalam survei ini, Kedaikopi melibatkan 400 responden yang tersebar ‎proporsional di seluruh Indonesia. Survei berlangsung pada 27-29 Oktober dan dilakukan melalui wawancara telepon.

Responden adalah ‎pengguna telepon yang dipilih secara acak (probability sampling) ‎menggunakan metode sample acak sistematis.

Komposisi responden di‎ setiap daerah mempertimbangkan proporsi antara jumlah penduduk di setiap daerah. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan ‎margin of error 4,9 persen. (Dms/Sun)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya