Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

JK: Para Teroris Tak Boleh 1 Lapas, Bakal Jadi 'Universitas'

Pemerintah tidak akan menyediakan tempat tahanan khusus teroris.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 18 Jan 2016, 19:13 WIB

Diterbitkan 18 Jan 2016, 19:13 WIB

20150818-Wapres JK Hadiri Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR-Jakarta

Wapres Jusuf Kalla (JK) memberi sambutan pada peringatan Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8). Dalam kesempatan itu, JK juga membuka grand final lomba cerdas cermat yang diselenggarakan MPR. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, teroris tidak boleh ditempatkan dalam 1 lembaga permasyarakatan (lapas). Menurut pria yang karib disapa JK itu, hal tersebut akan membawa dampak negatif karena malah jadi tempat untuk bersekongkolnya para teroris.

"Wah lebih bahaya lagi. Nanti bakal jadi universitas teroris kalau seperti itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/1/2016).

JK mencontohkan, mereka yang ditahan karena penyalahgunaan narkoba dalam 1 lapas tidak akan tobat, melainkan malah makin terjerumus. Belajar dari hal tersebut, maka pemerintah tidak akan menyediakan tempat tahanan khusus teroris.

"Banyak hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, narkoba, dulu 50 persen isi penjara itu narkoba ternyata makin banyak dipenjara tidak selesai juga. Ya perlu direhabilitasi kan? Diubah dari masuk penjara jadi rehab," ujar dia.

JK menjelaskan, ada bermacam-macam alasan seseorang menjadi teroris. Antara lain adalah kecewa dengan masa depan dan kecewa pula dengan kondisi di Timur Tengah. Di tengah kondisi itu, paham radikal bisa gampang masuk dalam pikiran orang.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan sosialisasi deradikalisme.

"Ya segala macam cara sebenarnya. Mulai dengan kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan NU, dengan Muhammadiyah, apa itu dengan dakwah, dengan pendidikan, ya macam-macam," tandas JK.