Istana: Boleh Dukung Caketum Golkar, tapi Jangan Bawa Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung buka suara terkait beredarnya isu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatasnamakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar yang baru.

"Banyak juga petinggi Golkar yang menanyakan kepada kami apakah ada hal tersebut. Sebagai pemerintah kita enggak ikut campur urusan Munas Golkar. Kalaupun ikut campur itu cuma bukan karena memang diundang," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/5/2016).

Dia melanjutkan, dukungan yang diberikan menteri tertentu sah-sah saja. Apalagi, menteri yang bersangkutan merupakan kader Golkar. Namun, ia menggarisbawahi dukungan tidak boleh mengatasnamakan Presiden Jokowi.

"Ada orang per orang yang memiliki latar belakang sebagai kader Partai Golkar, ya silakan saja kalau mau mendukung. Tetapi bukan kemudian artinya adalah Presiden, artinya adalah Istana, artinya adalah pemerintah (juga mendukung)," tutur dia.

"Karena yang bersangkutan Kader Golkar. Kalau Kader Golkar ya monggo-monggo saja untuk memberikan dukungan. Itu urusan personal," ujar politisi PDIP itu.

Jawaban Luhut

Sementara Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan tidak ada hal yang salah bila mendukung Setya Novanto, agar terpilih sebagai Ketua Umum Golkar yang baru.

"Kalau saya suka sama (Setya) Novanto kan boleh saja. Kan enggak salah," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin siang.

Sebelumnya, Kader Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Jokowi telah mendukung Setya Novanto. Kabar itu dia dapat dari salah satu sumber di lingkungan Istana.

"Sinyal dari Istana itu sudah ada, salah satu menteri sudah menyebut Setya Novanto," ujar Doli di Cikini, Jakarta, Minggu 8 Mei 2016.

Istana, menurut dia, mempunyai kepentingan besar terhadap posisi ketua umum yang mempunyai daya tawar politik tinggi. Daya tawar ini, akan mempengaruhi hasil pemilihan ketua di Munaslub Golkar.

"Sudah pasti nanti bargaining position dia tinggi. Makanya harus klarifikasi benar atau tidak," pungkas Doli.