Liputan6.com, Jakarta - International People's Tribunal (IPT) atau Pengadilan Rakyat Internasional menyatakan Indonesia harus bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965-1966. Salah satunya mengenai pembunuhan besar-besaran atau genosida.
IPT juga merekomendasikan pemerintah Indonesia meminta maaf kepada korban dan keluarga peristiwa 1965. Hasil keputusan IPT 1965 itu rencananya juga akan disampaikan ke PBB dan Pemerintah Indonesia untuk ditindaklanjuti.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, hasil putusan tersebut tidak perlu ditanggapi. Sebab IPT bukan institusi resmi.
"Jadi, tidak perlu ditanggapi. Bagaimana dia mau bicara tentang Indonesia kalau dia tidak tahu Indonesia? Kita tidak perlu bereaksi macam-macam," kata Luhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).
Sementara mengenai rencana pemerintah mencari kuburan massal korban tragedi 1965, dia memastikan belum dilakukan. Jika hal demikian dianggap perlu, pemerintah akan melakukan pengecekan.
"Tapi kita enggak merasa ada kuburan massal yang cukup signifikan, yang bisa membuktikan tuduhan mereka itu," ucap Luhut.
Luhut menambahkan, jumlah kuburan korban tragedi 1965 tidak begitu banyak berdasarkan data dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966.
"Yayasan 65 kalau enggak salah sudah mengatakan jumlah yang meninggal menurut mereka tidak sebanyak itu. Mereka sudah memberikan kalau enggak keliru, 21 ya, 21 titik kemungkinan kuburan massal," Luhut menandaskan.
International People's Tribunal (IPT) menyatakan, Indonesia harus bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965-1966. Kejahatan tersebut yaitu pembunuhan brutal, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida.
Luhut: Putusan IPT soal Kejahatan HAM 1965 Tak Perlu Ditanggapi
Sebab International People's Tribunal (IPT) bukan institusi resmi.
Diperbarui 21 Jul 2016, 14:59 WIBDiterbitkan 21 Jul 2016, 14:59 WIB
Luhut Panjaitan menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Jangan Berdoa dengan Cara Begini, Itu Doa Kriminal Kata Gus Baha
Katy Perry Cs Cetak Sejarah Perjalanan ke Antariksa, Mengangkasa di Antara Klaim Inspiratif dan Kritik Kondisi Sosial
Ironi Pengadil Vonis Lepas Kasus Ekspor CPO, Gadaikan Keadilan Demi Harta Dunia
Mengenal Sedekah Rata Bumi, Salah Satu Rangkaian Tradisi dalam Proses Membangun Rumah ala Masyarakat Betawi
Akses Layanan BKN Tanpa Input Token MFA Diperpanjang, Catat Tanggalnya
Kejagung Tetapkan 1 Tersangka Baru Kasus Suap Penanganan Perkara di PN Jakpus
TKI Asal Banyuwangi Meninggal Dunia di Kamboja, Penyebabnya Masih Misterius
Pembalap Aldi Satya Mahendra Capai Target 10 Besar, Target Selanjutnya Cari Konsistensi di World Supersport 2025
Parkir Liar di Tanah Abang, Warga Jakut Kaget Dimintai Rp60 Ribu
Warga Asal Bekasi Ditemukan Tewas dalam Kamar Indekos di Manado
Berhasil Tampil di Jakarta World Cinema 2024, Inilah Sinopsis Film Indonesia Winter Elegy di Vidio
Polisi di Buton Tewas Ditikam Orang Tak Dikenal, Ini Kronologinya