Jokowi: Reformasi Agraria Bisa Mengatasi Kemiskinan Petani

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas yang membahas reformasi agraria. Pada kesempatan itu Jokowi mengatakan ingin angka kemiskinan di desa segera ditekan. Sebab, petani khususnya sangat mudah terdampak kenaikan harga.

Survei BPS terbaru menunjukkan kemiskinan di pedesaan harus menjadi perhatian. Pemerintah harus mulai konsentrasi mengatasi kemiskinan di pedesaan dengan berbagai cara dan pendekatan yang efektif.

"Mulai dari percepatan infrastruktur di pedesaan, optimalisasi dana desa untuk sektor-sektor produktif maupun memperluas akses permodalan melalui kredit usaha rakyat," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Tak hanya itu, terobosan dalam penyelesaian masalah penguasaan tanah di desa juga harus segera dilakukan. Saat ini banyak petani yang hanya menjadi buruh karena tidak memiliki lahan. Atau petani gurem yang hanya memiliki 0,3 hektare lahan.

"Tingkat pendapatan yang rendah inilah yang menjadikan buruh tani dan petani gurem paling rentan terhadap kenaikan harga bahan pangan serta juga mendorong peningkatan urbanisasi ke kota-kota," ujar Jokowi.

"Saya berharap reformasi agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpagan ekonomi. Khususnya di pedesaan," imbuh Presiden.

Target 5 Juta Sertifikat

Sebagai langkah awal untuk mendukung reformasi agraria, Jokowi menargetkan 5 juta sertifikat tanah dapat diterbitkan dalam setahun.

Hal ini memang bukan perkara mudah. Berbagai sosialisasi dan penjelasan tentang tata guna lahan juga harus diberikan kepada masyarakat sehingga lahan yang ada lebih produktif.

"Saya sudah memberikan target pada Menteri BPN agar sertifikasi tanah itu dilakukan dalam jumlah besar-besaran," kata Presiden.

Sebagai permulaan, program ini dapat dijalankan di beberapa provinsi. Dengan kerja sama dengan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota, target sertifikasi dapat terpenuhi.

"Fokus saja pada 1, 2, 3 provinsi, tetapi setiap tahun kita tambah-tambah-tambah, sehingga paling tidak kita bisa 5 juta per tahun, itu saja sudah sesuatu yang lompatannya sangat besar," ujar Jokowi.

Di sisi lain, diakui Presiden masih ada masalah di internal BPN, seperti kurangnya juru ukur tanah. Tapi, dengan berbagai terobosan yang dilakukan diharapkan masalah ini segera terselesaikan.

"Saya tahu masih ada kekurangan, juru ukur misalnya. Saya kira terobosan dari Menteri BPN akan segera dilakukan sehingga pekerjaan-pekerjaan lapangan bisa diselesaikan dengan baik," pungkas Jokowi.