Panggil Mensos, Jokowi Ingin Pastikan Kemiskinan Turun Signifikan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Jokowi ingin memastikan segala program bantuan sosial kepada masyarakat terbukti menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

"Jadi Presiden meyakini signifikansi penurunan kemiskinan seperti yang disampaikan Bank Dunia dan survei lembaga lain memiliki signifikansi ke penurunan kemiskinan," kata Khofifah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Mensos Khofifah menjelaskan, untuk menurunkan angka kemiskinan pemerintah memang fokus pada Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bukan hanya soal perluasan program, melainkan ketepatan sasaran program itu.

Ini termasuk pendampingan yang dimiliki Kementerian Sosial. Saat ini, penerima PKH mencapai 6 juta keluarga. Kemensos berniat meningkatkan 3 juta penerima PKH baru tahun ini.

"Itu hitungan kemampuan yang di lapangan dan kemampuan identifikasi, pendampingan berapa banyak dan kualifikasi yang beda karena ini sudah makin sifatnya nontunai," imbuh dia.

Dengan penambahan 3 juta penerima PKH, pemerintah butuh tambahan anggaran dalam APBN Perubahan sebesar Rp 5,5 triliun untuk pencairan dan pendampingan. Berdasarkan data Bank Dunia yang disampaikan kepada pihak Kemensos 23 Februari lalu, angka kemiskinan bisa turun 1,25 persen.

Menurut data BPS, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 sebesar 10,86 persen atau sebanyak 28,51 juta penduduk.

Angka kemiskinan bisa turun signifikan dengan mengombinasikan 9 juta penerima PKH dengan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Saat ini, penerima BPNT baru 1,2 juta rumah tangga.

Penurunan angka kemiskinan 1,25 persen bisa tercapai bila penerima PKH sudah mencapai 9 juta keluarga ditambah dengan 10 juta penerima BPNT. Dengan begitu, target penurunan kemiskinan akan tercapai.

Di sisi lain, ucap Mensos, pemerintah juga sedang menyiapkan e-waroeng sebagai wadah untuk membelanjakan program bantuan pemerintah. Dengan demikian, bila infrastruktur sudah siap, dana bantuan tinggal disalurkan kepada penerima PKH dan BNPT.

"Kita usul di APBN-P kita ajukan untuk 10 ribu e-waroeng. Jadi 10 ribu kali Rp 30 juta (anggaran pembentukan satu e-waroeng) berarti Rp 300 miliar untuk e-waroeng. Kalau anggaran rastra kan ada. Pencetakan kartu juga sudah oleh Himbara," ucap Khofifah.