Jokowi: Buat Apa Laporan Tebal, Habiskan Kertas Saja

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan jajarannya soal pembuatan laporan pertanggungjawaban. Selama ini, dia menilai para pejabat justru sibuk membuat laporan, bukannya fokus bekerja.

Jokowi mengatakan, selama ini laporan bisa beranak-pinak ketika dibawa dari pusat sampai ke daerah. Laporan yang semula hanya 44 poin, bisa menjadi 108 poin.

"Empat puluh empat saja sudah terlalu banyak, ditambah lagi anaknya jadi 108, sudah pusing semuanya kita. Habis-habisin kertas saja," ujar Jokowi saat membuka Rakernas Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Dia merasakan betul rumitnya prosedur pembuatan laporan saat menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Dia tak ingin keluhan serupa masih dirasakan pejabat daerah di bawah kepemimpinannya sebagai Presiden.

Saat melakukan kunjungan ke beberapa lokasi, Jokowi mendapati para pegawai negeri sipil, termasuk kepala sekolah dan penyuluh, malah sibuk membuat laporan.

"Ini 70 persen pikiran dan tenaga kita habis untuk nyiapin SPJ," imbuh Jokowi.

Hal serupa juga dirasakan para kepala desa. Kepala desa saat ini lebih sibuk membuat laporan dana desa dibanding menggunakan dana desa untuk membangun berbagai infrastuktur.

"Coba bupati, wali kota, gubernur tanyakan pada pusing enggak, diam semuanya. Benar enggak ini? Kalau sering turun ke bawah, ke kepala dinas pusingnya di laporan-laporan," ucap Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluh soal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum maksimal. Banyak program pemerintah yang tidak efisien dan tidak jelas hasilnya.

"Saya cek satu per satu banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang dilakukan dilihat satu per satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai," kata Jokowi pada kesempatan yang sama.

Jokowi ingin, program disusun dengan orientasi hasil bukan orientasi prosedur seperti yang selama ini berjalan. Orientasi prosedur hanya akan melahirkan program 'yang penting laporan'.

"Banyak tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan, lepas sendiri-sendiri. Kalau dirinci lagi, rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan, enggak jelas juga," jelas Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta perbaikan pada sistem akuntansi dan pelaporan di semua lini pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Sehingga program berjalan sesuai tujuan pembangunan.