Jokowi: Penggunaan APBN dan APBD Banyak yang Tak Efisien

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluh penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum maksimal. Banyak program pemerintah yang tidak efisien dan tidak jelas hasilnya.

"Saya cek satu per satu banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang dilakukan dilihat satu per satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai," kata Jokowi saat Pembukaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Jokowi ingin, program disusun dengan orientasi hasil bukan orientasi prosedur seperti yang selama ini berjalan. Orientasi prosedur hanya akan melahirkan program 'yang penting laporan'.

"Banyak tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan, lepas sendiri-sendiri. Dan kalau dirinci lagi, rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan, enggak jelas juga," jelas Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta perbaikan pada sistem akuntansi dan pelaporan di semua lini pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sehingga program berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan.

"Ini kegiatan apa sih hasilnya yang akan dicapai tidak jelas. Tujuan dan sasaran tidak berorientasi pada hasil. Ya sudah asal laporannya, asal rampung. Sekali lagi, tujuan, sasaran, tidak berorientasi pada hasil," ucap Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan APBN yang ada di setiap pos kementerian harus benar-benar digunakan untuk rakyat.

Hal itu ditegaskan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Sekretaris Kabinet Pranomo Anung mengatakan, capaian yang sudah didapat Indonesia saat ini harus diimpelentasikan dengan baik di lapangan.

"Karena tahun depan sudah memasuki tahun politik, sehingga ini akan jadi APBN yang terakhir. Presiden meminta kepada seluruh jajaran menteri untuk mempersiapkan diri. Hal yang berkaitan dengan APBN betul-betul difokuskan APBN untuk rakyat," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 29 Agustus 2017.

Dia mengatakan, hal ini tentu harus diartikan semua program yang harus ditujukan untuk rakyat. Tidak ada lagi pembahasan untuk penambahan anggaran. Sehingga semua menteri harus memaksimalkan kerja untuk kepentingan rakyat.

Di sisi lain, tahun depan sudah memasuki tahun politik. Proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sudah dimulai.