Megawati: Tidak Mungkin Mengubah Dasar Negara

Liputan6.com, Padang - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menilai, mengubah dasar negara adalah sesuatu hal yang mustahil. Ia berpendapat, mengubah dasar negara sama saja dengan tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada Indonesia sebagai bangsa yang beragam.

"Kita memang sudah dianugerahi oleh Allah SWT adalah negara kepulauan, akibatnya penduduknya bermacam-macam. Lalu mau kita ubah?" kata Megawati ketika diwawancarai Liputan6 SCTV di Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Rabu (27/9/2017).

"Tidak boleh, hanya satu jenis atau satu suku saja yang hidup di seluruh kepulauan kita ini. Itu kan sudah mengubah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika," sambung dia.

Menurut Megawati, apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa sejatinya harus dipertahankan. Sebab bila tidak, bertentangan dengan apa yang sudah dicita-citakan para pejuang.

"Nah tidak mungkin kalau kita mencoba mengubah yang sudah jadi dasar negara, melalui Undang-Undang Dasar, konstitusi, dan Pancasila. Saya tidak dapat membayangkan, kalau ada keinginan yang mengatakan Pancasila tidak produktif, tidak berjalan dengan baik dan harus diubah. Perubahannya lalu seperti apa?" tutur Megawati.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu menegaskan, Indonesia bukanlah negara Barat yang hidupnya individualistis. Indonesia, kata dia, merupakan negara yang memegang teguh budaya gotong royong.

"Gotong royong itu sudah jelas adalah budaya kita. Kalau budaya Barat boleh dilihat, tidak ada gotong royong. Orang itu sangat individualistik. Kita mau jadi seperti mereka? Pertanyaan saya seperti itu," tandas Megawati.

Megawati Soekarnoputri menerima gelar doctor honoris causa dari Universitas Negeri Padang (UNP). Menurut Rektor UNP, Ganefri, gelar doktor ini diberikan setelah melihat rekam jejak Megawati yang cukup panjang di bidang politik pendidikan.

Dia menilai, putri Presiden Pertama RI Sukarno itu berhasil mengubah paradigma pendidikan nasional sejak awal reformasi, yang manfaatnya dirasakan sampai sekarang.

"Ibu Megawati luar biasa berjasa dalam sistem pendidikan nasional ketika Beliau saat menjabat sebagai presiden telah mengubah paradigma pendidikan nasional," ucap Ganefri.

Salah satu yang dilahirkan Megawati, ucap dia, adalah UU Nomor 20 Tahun 2003. UU itu mengimplementasikan amanat konstitusi tentang alokasi 20 persen dana APBN untuk pendidikan. Hal inilah yang membuat Megawati layak diberi gelar doctor honoris causa.

"UU Sisdiknas jelas-jelas mencantumkan tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang berakhlak mulia sebagai realisasi dari nation and character building, pembentukan karakter bangsa yang didengungkan oleh Presiden Sukarno berkali-kali pada masa awal berdirinya Republik Indonesia," pungkas Ganefri.

Saksikan Video Pilihan Berikut: