Airlangga Hartarto Pimpin Pertemuan DPD I Golkar dengan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memimpin pertemuan antara DPD I Partai Golkar dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sejumlah tokoh tampak hadir, salah satunya adalah Ketua DPD I Jawa Tengah Wisnu Suhardono.

Pantauan Liputan6.com di lokasi, Airlangga tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada pukul 10.45 WIB, dengan menggunakan mobil dinasnya bernomor polisi RI 32.

Berdasarkan informasi yang beredar, Airlangga memimpin pertemuan antara Jokowi dan pengurus DPD I Golkar.

Namun, hingga kini belum diketahui pertemuan Jokowi dengan pengurus DPD I Golkar ini apakah turut membahas tentang Munaslub, yang akhir-akhir ini menjadi isu hangat di partai berlambang beringin itu.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto telah mendapat restu dan izin dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk maju sebagai calon Ketua Umum Golkar. Izin itu diperoleh usai bertemu Presiden, Jumat 24 November lalu di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Terkait hal ini, Jokowi secara tidak langsung juga mengaku memberikan restu kepada Airlangga untuk menjadi Ketum Partai Golkar.

"Ya kalau sebagai menteri mesti toh mau memiliki keinginan menyampaikan, biasa," ujar Jokowi di Silang Monas Jakarta Pusat, Rabu 29 November 2017.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng berharap, penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) paling lambat pertengahan Desember 2017.

Munaslub Partai Golkar, kata dia, jangan ditunda-tunda agar partai lebih cepat konsolidasi dan bisa mempersiapkan pilkada 2018 serta pemilihan presiden (pilpres) 2019.

"Tahun depan sudah ada pilkada. Tahapan pilkada sudah dimulai di awal tahun. Kalau berlama-lama, bisa-bisa Golkar terancam tidak ikut pilkada. Waktu persiapan pemilihan legislatif (pileg) atau pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda," kata Mekeng di Jakarta, Minggu 26 November 2017.

Ia menjelaskan, tahapan pileg sudah mulai pertengahan 2018. Kalau Munaslub harus diundur-undur, Partai Golkar bisa terancam tidak mengajukan calon legislatif (caleg), karena penandatanganan caleg bukan oleh Pelaksana Tugas (Plt), tetapi seorang ketua umum.

Dia meminta para elite Golkar, pimpinan DPD I (provinsi) dan DPD II (kabupaten/kota) harus realistis melihat kondisi sekarang ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: