Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Rencana Pembatasan Transaksi Tunai

Pemerintah berencana membatasi transaksi tunai maksimal Rp 100 juta lewat RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

oleh Edmiraldo Siregar diperbarui 18 Apr 2018, 09:05 WIB

Diterbitkan 18 Apr 2018, 09:05 WIB

banner grafis pembatasan transaksi tunai (Liputan6.com/Triyasni)

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK). Lewat aturan ini, transaksi tunai akan dibatasi maksimal Rp 100 juta.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, pembatasan dilakukan demi memudahkan pelacakan transaksi keuangan yang mencurigakan jelang Pilkada 2018.

"Itu dengan sendirinya akan memudahkan aparat penegak hukum, PPATK dan lembaga pengawasan lain untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) maupun TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)," katanya.

Dia berharap, RUU tersebut dapat selesai secepatnya. Targetnya, pada akhir 2018 ini kebijakan ini sudah bisa diterapkan.

Selengkapnya terkait pembatasan transaksi tunai dapat dilihat dalam Infografis di bawah ini:

Infografis pembatasan transaksi tunai (Liputan6.com/Triyasni)

Dukungan KPK

PPATK Undang KPK, Menkumham dan DPR Bahas Transaksi Uang Kartal

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly (kiri) memberi pemaparan saat diskusi di gedung PPATK, Jakarta, Selasa (17/4). Diskusi tersebut membahas dimensi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, pihaknya mendukung penuh untuk segera disahkannya RUU PTUK. Hanya saja, batasan tunai Rp 100 juta menurutnya perlu dikaji lagi.

"Kalau dilihat luasnya negeri ini, jadi kepala sekolah SD itu bisa suap juga yang jumlahnya Rp 25 juta. Saya pengennya jangan terlalu tinggi," katanya di Gedung Pusat PPATK, Jakarta Pusat, 17 April 2018.

Pendapat Bank Indonesia

Bank Indonesia (ROMEO GACAD / AFP)

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Rijanto menilai, batas maksimal Rp 100 juta bagi sejumlah lembaga penegak hukum masih terlalu tinggi. Apalagi, KPK telah mengusulkan batas maksimal transaksi tunai sebesar Rp 25 juta.

"Angka Rp 100 juta memang relatif tinggi. Tapi setelah berkembang dan masyarakat lebih banyak pakai nontunai. Bisa kita diskusikan untuk diubah," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓