Negara Disebut Dapat Manfaatkan Rumah Dinas DPR untuk Keperluan Lain

Liputan6.com, Jakarta - Wacana penggantian rumah dinas anggota parlemen dengan uang sewa terus bergulir. Anggota DPR Ahmad HM Ali kali ini angkat suara terkait penggantian rumah dinas DPR dengan uang sewa.

Menurut dia, sebenarnya lebih pada menghitung efektivitasnya. Ali tak memungkiri hampir 80 persen anggota tidak menempati rumah dinas DPR itu. Mereka bahkan lebih memilih tinggal di luar dengan menyewa rumah dan apertemen.

“Soal jumlah yang tidak pakai itu BURT mungkin yang lebih tahu,” ujar Wakil Ketua Fraksi Nasdem dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Di sisi lain Ali menilai setiap tahun pembiayaan rumah itu tidak sedikit yang harus ditanggung negara. Negara bisa saja memanfaatkan untuk keperluan lain bila rumah anggota DPR itu tak digunakan.

“Itu kan aset negara, jadi bisa saja dimanfaatkan untuk keperluan lain ketimbang tidak digunakan anggota. Bukan berarti karena aset negara tidak bisa digunakan untuk keperluan lain,” jelas dia.

“Bisa saja dong (diambil alih negara) dan itu jauh lebih bermanfaat. Apa lagi aturannya ada,” tegasnya.

Ali mengungkapkan, banyak alasan mengapa anggota DPR tidak menggunakan rumah tersebut. Namun yang paling mendasar soal efektivitas karena posisi rumah dinas DPR yang berada di pusat kemacetan.

Kendati jarak antara rumah dinas dengan kantor DPR tidak begitu jauh, kemacetan berdampak pada efektivitas perjalanan anggota dewan.

“Salah satunya karena macet dan masih banyak alasan lainnya. Saya tidak bisa jelaskan apa alasan dari masing-masing anggota itu, karena tiap individu pasti memiliki alasan tersendiri,” ucap Bendahara Umum DPP Partai Nasdem itu.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III Ahmad Sahroni. Dia menilai keberadaan rumah dinas yang melewati jalur macet di Jakarta membuatnya enggan menempati fasilitas negara tersebut.

“Kendalanya adalah di perjalanan yang melewati jalur kemacetan. Perjalanan dari rumah dinas ke DPR menjadi tak efektif dan memakan waktu, terlebih bila ada rapat paripurna ataupun kegiatan di DPR yang sangat penting,” ujar Sahroni.

“Dengan penggantian uang sewa, anggota parlemen dapat mencari hunian yang dekat dengan Gedung DPR sehingga lebih efektif. Negara juga bisa memandaatkan rumah dinas itu untuk kebutuhan lainnya,” timpal Sahroni.

Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya mewacanakan rumah dinas anggota dewan periode mendatang diganti dengan uang tunjangan. Wacana ini telah dibahas di tingkat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

"Menurut hemat kami yang langsung merasakan, jauh lebih efisien kalau rumah dinas tidak lagi diberikan kepada anggota tapi diberikan (uang) pengganti rumah kontrak bagi anggota yang memang tidak tinggal di Jakarta," ujar Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 25 April lalu.

Bamsoet berpendapat uang pengganti tunjangan lebih murah dibanding ongkos pemeliharaan rumah dinas. Rumah dinas dikemukankannya juga terkadang dirasakan tidak layak oleh anggota DPR yang memiliki keluarga besar.

Saksikan video menarik berikut ini: