Wakapolri Jadi Korban Hoax Terkait Pilkada Kota Makassar

Wakapolri meminta jangan ada pihak yang merusaknya dengan membuat berita-berita hoax atau kabar bohong yang memprovokasi masyarakat di Makassar

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 29 Jun 2018, 08:49 WIB
Diterbitkan 29 Jun 2018, 08:49 WIB
20161125- Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin di Ponpes Buntet-JAbar-Polri
Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin memberikan keterangan pers saat berkunjung ke Ponpes Buntet di Astanajapura, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (25/11). Wakapolri meminta para Kiayi menjaga keutuhan NKRI. (Foto : Polri)

Liputan6.com, Jakarta Wakapolri Komjen Syafruddin membantah kalau dirinya mengeluarkan pernyataan soal hasil penghitungan suara Pilwalkot Makassar. Dalam suatu berita, Syafruddin dikabarkan membantah hasil quick count lembaga survei yang menyatakan kotak kosong lebih unggul daripada calon tunggal Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi.

"Nggak ada, hoaks itu, berita itu yang hoaks. Polri netral, apalagi saya," ujar Syafruddin saat ditemui di Kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Juni 2018.

Syafruddin menilai Pilkada di Sulawesi Selatan berlangsung damai dan aman. Karena itu, dia meminta jangan ada pihak yang merusaknya dengan membuat berita-berita hoax atau kabar bohong yang memprovokasi masyarakat.

"Sulsel itu saya sangat netral, karena kenapa? Di Sulsel itu kontestannya bersaudara semua," kata Syafruddin.

Syafruddin kembali menegaskan, dirinya tidak pernah memberikan statement soal hasil penghitungan suara Pilkada 2018.

"Saya nggak pernah berkomentar tentang macam-macam. Saya hanya berkomentar tentang olahraga, masjid, dan keamanan," dia menandaskan.

 

 

Bantah Beberkan Data

Mabes Polri Terkait Penangkapan Terduga Teroris di Cianjur
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menjawab pertanyaan saat memberi keterangan penangkapan empat terduga teroris di Cianjur, di Mabes Polri, Minggu (13/5). Empat pelaku didentifikasi sebagai BBN, DCN, AR, dan HS. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Syafruddin juga membantah isu bahwa institusinya mengeluarkan data penghitungan suara Pilkada Serentak 2018 di Sulawesi Selatan. Apalagi tindakan tersebut dilarang.

"Tidak ada, tidak ada. Sudah ada instruksi Pak Kapolri (anggota Polri) tidak boleh kok (mencatat hasil perhitungan suara)," ujar Syafruddin.

Memang pada pemilu sebelumnya, kata Syafruddin, anggota Polri yang melakukan pengamanan juga mencatat dan mendokumentasikan hasil penghitungan suara. Hal itu untuk mencegah terjadinya kecurangan.

"Tapi ada instruksi Kapolri tidak boleh ada mencatat. Polri hanya mengamankan," tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto juga menegaskan bahwa institusinya tidak pernah mengeluarkan data hasil penghitungan suara Pilkada. Data yang diklaim berasal dari Polri, menurut dia tidak benar.

"Masalah data bukan kewenangan Polri. Tugas Polri hanya pengamanan. Data yang diklaim dari Polri itu hoaks," ucap Setyo.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya