Fadli Zon Minta Mendagri Mundur, Tjahjo: Pendidikan Politik Tak Bagus

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR yang juga politisi Gerindra Fadli Zon, meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mundur dari jabatannya. Hal ini menyusul kasus e-KTP yang tercecer di Duren Sawit.

Atas tuntutan itu, Tjahjo Kumolo menilainya tidak fair. Sebab kejahatan seseorang baiknya tidak dilimpahkan kepada suatu lembaga. Jika itu dibiarkan, kejahatan dan tindak pidana akan terus terulang sengaja dilakukan, lalu pejabat publik diminta tanggungjawab.

"Itu pendidikan politik yang tidak bagus," ucap Tjahjo saat dikonfirmasi, Selasa (11/12/2018).

Dia mengatakan, seharusnya semua pihak menghormati kinerja Kemendagri. Jajaran Kemendagri telah berusaha menyelamatkan proyek KTP elektronik yang semrawut, lantaran masalah korupsi.

"Ketika saya masuk jadi menteri, masalah KTP tersebut sudah ada," ungkap Tjahjo.

Secara perlahan dan pasti, kata dia, ia bersama anak buahnya, khususnya Dukcapil telah mampu mengurai masalah satu demi satu. Kemendagri mampu menyelesaikan masalah-masalah KTP.

"Perekaman KTP elektronik sukses bisa mencapai angka 97,3% seperti sekarang ini," ujar Tjahjo Kumolo.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengusulkan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk dipecat karena dianggap tidak becus mengurusi KTP elektronik. Hal itu menyusul ditemukannya KTP elektronik berceceran di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Bahkan blangko diketahui dijual bebas melalui online.

"Saya kira saudara Tjahjo Kumolo sebaiknya mengundurkan diri aja. Ini enggak becus mengurus masalah e-KTP, mengurus DPT dan juga mengurus data-data kependudukan. Ini masalah-masalah basic kok. Selama 4 tahun ini ngapain aja," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan Selasa (11/12/2018).

Fadli mengatakan Tjahjo pernah mengaku siap dipecat jika tidak sanggup menjadi menteri. Dia menilai data kependudukan bisa berceceran seperti sampah itu sudah kelewat batas.

"Saya baca itu menteri dalam negeri siap dipecat untuk apa itu, harusnya mengundurkan diri saja kalau memang tidak sanggup ya. Karena ini sudah kelewatan. Tidak ada di negara lain, seluruh dunia," tegasnya.

Fadli menyebut kasus KTP elektronik berceceran ini menjadi momen untuk Kemendagri berbenah. Terutama dalam hal perlindungan data penduduk. Dia mengecam apabila data itu malah dipegang pihak-pihak swasta.

"Saya kira ini harus menjadi evaluasi total, sehingga data kependudukan itu menuju pada single identity number, seperti di negara-negara maju," kata dia.

Fadli heran Kemendagri bisa kecolongan. Seharusnya Kemendagri bertanggung jawab atas peristiwa tersebut bukanlah malah melempar tanggungjawab.

"Kalo itu tindak pidana kenapa bisa kecolongan ya. Apapun tanggungjawab siapa data kependudukan? Tanggungjawab siapa? Ya yang bertanggung jawab itu sudah pasti di Kemendagri. Pentolannya ya Mendagri di bawahnya Dirjen Dukcapil, ya dua-duanya menurut saya enggak becus. Jelas kok itu," pungkasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video menarik berikut ini: