Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

KPK Tetapkan Bupati Mesuji Khamami Tersangka Suap Proyek Infrastruktur

Wakil Ketua KPK mengatakan, Bupati Mesuji Khamami diduga menerima suap sebesar Rp 1,28 miliar dari Sibron Azis.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 24 Jan 2019, 19:49 WIB

Diterbitkan 24 Jan 2019, 19:49 WIB

Terjaring OTT, Bupati Mesuji Pakai Masker ke Gedung KPK

Bupati Mesuji Khamami (tengah) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/1). Khamami memilih langsung masuk ke dalam lobi Gedung KPK dan menjalani pemeriksaan secara intensif. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Mesuji Khamami sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji, Lampung.

Selain Khamami, KPK juga menjerat empat orang lainnya sebagai tersangka, yakni Taufik Hidayat yang merupakan adik dari Khamami, Sekretaris Dinas PUPR Mesuji Wawan Suhendra, pemilik PT Jasa Promix Nusantara (JPN) dan PT Secilia Putri (SP) Sibron Azis, serta pihak swasta bernama Kardinal.

"KPK menetapkan lima orang tersangka sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

Basaria mengatakan, Bupati Mesuji Khamami diduga menerima suap sebesar Rp 1,28 miliar dari Sibron Azis melalui beberapa perantara terkait dengan fee pembangunan proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Kabupaten Mesuji.

"Diduga uang tersebut merupakan bagian dari permintaan fee proyek sebesar 12% dari total nilai proyek yang diminta Bupati Mesuji melalui WS (Wawan Suhendra)," kata Basaria.

Adapun fee tersebut merupakan pembayaran fee atas empat proyek infrastruktur yang dikerjakan dua perusahan milik Sibron Azis.

"Diduga fee proyek diserahkan kepada TH (Taufik Hidayat) dan digunakan untuk kepentingan Bupati," kata Basaria.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pasal yang Dikenakan

Sebagai pihak yang diduga penerima, Khamami, Taufik, dan Wawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Sibron Azis dan Kardinal disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lanjutkan Membaca ↓