Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan uang hasil melepas saham PT Delta Djakarta Tbk dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Ibu Kota. Dia menyebut salah satunya untuk pipanisasi air bersih.
Dengan uang hasil penjualan saham sekitar Rp 1,2 trilliun menurut Anies dapat membangun 100 ribu jaringan pipa air bersih.Â
Baca Juga
"Saya rasa Jakarta lebih butuh air bersih, bukan air beralkohol. Itu kebutuhan Jakarta hari ini," kata Anies Baswesdan di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).
Advertisement
Anies juga menyebut uang hasil penjualan dapat digunakan untuk pembangunan sekolah hingga pembelian bus.
"Kami dari awal mempertanyakan, dimana unsur pembangunanya dalam sebuah BUMD memproduksi bir. Jadi kalau kita pertahankan uang di situ pertanyaan sederhana, dimana unsurnya. Kalau nggak ada unsur pembangunan, jangan badan usaha milik daerah," ucapnya.
Sebelumnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pernah berjanji akan melepaskan saham perusahaan PT Delta Jakarta. Namun, hingga saat ini rencana Anies Baswedan belum terealisasi.
Janji untuk menjual saham PT Delta ini diungkap Anies-Sandi saat maju Pilgub Jakarta. Pada April 2018, pasangan Gubernur DKI Jakarta ini sepakat dan sudah memulai proses penjualan kepemilikan saham tersebut. Namun, hingga kini saham masih belum resmi dijual.
Â
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Perusahaan Bir Tidak Rugikan Pemprov DKI
Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai perusahaan bir tidak merugikan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, dia tetap menolak rencana pelepasan saham di PT Delta Djakarta Tbk.
"Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar," kata Prasetio di kantor DPRD DKI Jakarta, pada Senin, 4 Maret 2019.Â
Politisi PDI Perjuangan itu mengimbau agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat memikirkan kembali rencana pelepasan saham itu. Prasetio mengaku pihaknya pernah menerima surat dari Anies mengenai rencana pelepasan saham.
Kendati begitu, dia mengaku hanya menghiraukannya dan hingga saat ini belum ada pembahasan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD.
Advertisement