Jurus Prabowo Buat Koruptor Bertaubat

Liputan6.com, Jakarta - Masalah mengakarnya budaya korupsi di Indonesia menjadi salah satu topik yang sering dibahas oleh dua pasang capres-cawapres, yaitu Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Secara umum mereka sepakat untuk membasmi korupsi di Indonesia.

Namun demikian, dua pasangan calon itu punya cara yang berbeda dalam mewujudkan langkah tersebut. Untuk Prabowo, dia punya cara tersendiri dalam menyikapi hal itu, capres nomor urut 02 itu mengaku akan membuat para koruptor bertaubat.

Dia mengaku akan menyiapkan penawaran bagi para koruptor, caranya yaitu sekian dana hasil korupsi boleh disimpan para koruptor sebagai uang pensiun mereka.

"Bolehlah kita sisihkan untuk pensiun, boleh enggak? Untuk dia pensiun? Berapa? Kita tinggalin berapa? 5 persen? 5 persen? 3 persen? Enggak boleh?" ucap Prabowo dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu, 7 April 2019.

Selain itu, dia juga menjanjikan akan menerima para koruptor itu sebagai keluarga bila mau bertaubat.

"Kami panggil koruptor-koruptor itu, kita akan minta taubat dan sadar (agar tak korupsi lagi). Kalau mereka taubat, kita terima kembali sebagai saudara kita," ujar dia.

Prabowo yakin dengan cara ini, dia bisa membawa perubahan dan bisa membersihkan Indonesia dari praktik korupsi.

"Saudara ingin perubahan, saudara ingin pemerintah yang bersih. Begitu kita punya pemerintah yang bersih yang tidak mencuri yang tidak berbohong kepada rakyatnya, bikin infrastruktur tapi harganya dilipat gandakan,” kata Prabowo.

"Saudara-saudara Prabowo-Sandi kalau menerima mandat dari rakyat, kita akan tindaklanjuti dan buktikan itu semua," lanjut Prabowo.

Strategi Prabowo membuat koruptor bertaubat ini sontak menuai polemik. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengingatkan tentang tingkatan kejahatan korupsi.

Dia mengatakan, korupsi merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori extraordinary crime, sehingga tidak bisa hanya tangkap dan lepaskan atau dikenal dalam istilah hit and run. Saut kemudian menyerukan tentang zero tolerance kepada tindak pidana korupsi.

"Korupsi itu kan kita harus zero tolerance. Zero tolerance itu artinya tidak ada kompromi dengan koruptor," ujar Saut saat konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

Menurut dia, diperlukan inovasi yang lebih sustain dalam menindaklanjuti kasus korupsi. Saut menegaskan, apabila negara ingin benar-benar bersih dari korupsi, perlu diterapkan zero tolerance untuk para koruptor.

Tidak boleh ada toleransi untuk pejabat korup bahkan untuk satu dolar.

"Korupsi tuh dimulai dari satu rupiah, kamu melanggar lampu lalu lintas pun korupsi juga," kata Saut soal usul Prabowo tentang uang pensiun bagi koruptor.

Sementara itu, penggiat antikorupsi Donal Fariz menilai pernyataan Prabowo sebagai bentuk toleransi terhadap koruptor. Dia  justru tidak akan mengurangi prilaku korupsi di negeri ini.

"Sikap toleran kayak begitu justru tidak akan mengurangi perilaku korupsi. Justru koruptor itu adalah dihukum badannya dan disita asetnya. Kok malah memaafkan kayak begitu," ujar Donal saat dihubungi, Minggu (7/4/2019).

Donal menilai sikap Prabowo itu justru berseberangan dengan sikap semangat antikorupsi yang telah dibangun saat ini dan segala sanksi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Apalagi dalam Undang-Undang saat ini, pemberantasan korupsi kini tidak hanya menghukum individu perorangan, tapi juga korporat atau badan usaha.

"Konsep kayak begitu bertentangan dengan desain pemberantasan korupsi di dalam undang-undang 31 tahun 1999 yang kemudian menghukum badan, merampas aset pelaku kejahatan korupsi itu, bukan justru menafkahinya dalam bentuk uang (pensiun), apalah begitu seperti bahasa dia (Prabowo)," kata dia.

Soal Taubat Koruptor

Soal maksud agar koruptor bertaubat, Donal menilai  tobat adalah urusan pribadi masing-masing koruptor. Ketika undang-undang sudah mengatur mekanisme hukuman untuk koruptor, maka tidak ada mekanisme taubat dalam undang-undang.

"Taubat itu kan urusan dia dengan Tuhan, jadi mekanisme taubat seperti apa? Menurut saya masih terlalu kabur tawaran seperti itu. Justru harusnya dikongkretkan saja seperti memperkuat KPK, kemudian melakukan pembersian di sisi penegak hukum, kepolisian, kejaksaaan, itu menurut saya lebih tegas dan lebih kongkret, daripada konsep-konsep yang masih menerawang dan akan menimbulkan perdebatan," imbuh dia.

Donal pun meminta Prabowo untuk lebih kongkret dalam memaksimalkan konsep pemberantasan korupsi yang sudah ada di negara ini.

Hal ini lebih baik daripada memberi tawaran yang masih kosepnya masih kabur seperti memberi dana pensiun bagi koruptor.

"Definisi taubat itu membingungkan. Definisi taubat seperti apa yang dimaksud. Jadi ketika ada kasus korupsi diproses secara hukum, kemudian pelaku dipidana, aset dirampas, menurut saya itu justru lebih efektif daripada tawaran-tawaran lain yang belum teruji," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Soal jurus Prabowo membuat para koruptor bertaubat itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahean menilai ucapan ketua umum Partai Gerindra tersebut memiliki makna kiasan.

Makna kiasan yang dimaksud Prabowo, kata dia, bukan untuk memberikan uang pensiun kepada para koruptor. Lebih jauh dari itu, Ferdinand menyampaikan, eks Pangkostrad TNI AD itu ingin memensiunkan seluruh koruptor yang ada di Indonesia.

Artinya tidak boleh ada lagi koruptor yang bekerja di negara ini. Maka semua koruptor di negeri ini akan kita pensiunkan ke penjara. Intinya seperti itu,” tukas Ferdinand saat dihubungi, Senin (8/4/2019).

Dia meminta seluruh pihak tidak ada yang mempersepsikan bahwa Prabowo akan memberikan uang pensiun kepada para koruptor. Sebaliknya, komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi tidak perlu diragukan.

Kader Partai Demokrat itu menerangkan, Prabowo justru akan menguatkan lembaga pemberantasan korupsi. Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Caranya dengan membangun lembaga antirasuah itu ke seluruh daerah di penjuru negeri.

"Kita ingin jangkauan tangan KPK lebih luas, sehingga lebih maksimal bekerja,” ungkapnya.

Selain menambah kekuatan sumber daya KPK, Ferdinanad juga ingin lembaga tersebut memiliki sarana dan prasarana yang sangat menunjang. “Kita menambah jumlah penyidik, meningkatkan teknologi yang dimiliki oleh KPK,” tuturnya.

Selain itu, Ferdinand juga menuturkan, pihaknya akan menguatkan dan mereformasi total institusi kejaksaan. Pasalnya, institusi kejaksaan juga ikut andil dalam pemberantasan korupsi.

"Kita harus bisa mencegah, tidak hanya memikirkan penindakan tetapi pencegahan yang paling utama. Maka seluruhnya berbasis teknologi untuk mencegah terjadinya korupsi di semua lini,” pungkasnya.

Sementara itu, Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria menganggap ucapan Prabowo itu lebih menekankan agar para koruptor bertaubat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

"Karakternya beliau ini kan sebetulnya pemaaf.Koruptor-koruptor itu diminta tobat, nah setelah diminta tobat, ya tentu kalau dia tobat harus mengungkapkan berapa banyak korupsinya dan sebagainya,” ujar Riza saat dihubungi, Minggu (7/4/2019).

Riza pun meluruskan, koruptor yang sudah bertobat dan mengembalikan uang negara bukan berarti akan menikmati pensiun dari negara.

"Namanya uang negara kan harus dikembalikan ke negara. Cuma nanti bentuk keringanannya akan diatur nanti ke depan. Tentu kan harus sesuai undang-undang, betapa pun baiknya Pak Prabowo,tidak cukup kita memaafkan, harus sesuai dengan hukum yang ada pada saat itu," jelas Riza.

Terpisah, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin Ace Hasan Syadizly menyampaikan bahwa pernyataan Prabowo merupakan sebuah paradoks. Artinya ada ketidakkonsistenan antara pernyataan Prabowo soal pemberantasan korupsi.

“Di satu sisi dia mengatakan korupsi sudah stadium 4. Tetapi di sisi lain akan memanggil para koruptor dan dijanjikan akan diberikan dana pensiun. Sungguh ironi dan penuh inkonsistensi. Bagaimana rakyat mau percaya dengan pemimpin yang pernyataannya mencla-mencle seperti itu?” terangnya kepada JawaPos.com.

Lagipula, menurut Ace, pernyataan Prabowo soal pemberantasan korupsi dinilai terlalu monoton. Dijelaskan Ace, Prabowo tidak ada program dan aksi yang jelas ihwal keinginannya memberantas korupsi di Indonesia.

“Bagaimana cara pencegahan dan penanganan hukumnya? Alih-alih mencari cara agar pemberantasan korupsi yang ada, malah mau diberikan dana pensiun,” jelasnya.

Dia mengatakan, Jokowi selama 4,5 tahun telah terus melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya terkait aspek pencegahan yang dinilai sangat penting. Jadi, bukan hanya aspek penindakan.

“Pak Jokowi sudah meletakkan fondasi berupa Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Agenda berikutnya adalah melaksanakan Stranas itu secara konsisten dengan fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ace menambahkan, Jokowi telah terusmeningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Juga telah memperkuat KPK dengan cara meningkatkan sinergi dan kerja sama antarinstitusi penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan korupsi.

“Dalam empat tahun ini, Pak Jokowi telah menggiatkan transaksi nontunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang,” tegasnya.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan akan menindaklanjuti bukti-bukti kecurangan di kementerian dan meminta para koruptor mengembalikan uang hasil korupsi. Hal itu diungkapkan mantan menantu Soeharto itu dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (7/4).

“Insya Allah Koalisi Indonesia Adil Makmur akan tindak lanjuti bukti-bukti itu semua. Kita akan panggil koruptor-koruptor itu, kita akan minta tobat dan sadar kembalikanlah uang-uang yang kau (koruptor) curi. Ya boleh kita sisihkan sedikit lah, boleh nggak? Ya untuk dia pensiun, berapa, kita tinggalin berapa?” ujar Prabowo.