KNPI Harap Kader Partai Tidak Ditunjuk Jadi Pimpinan Kejaksaan Agung

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Jack Paskalis menilai keputusan Jokowi yang menunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung merupakan kebijakan blunder. Pasalnya, sangat tidak pantas lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung dikaitkan dengan politik.

Untuk itu, jika Jokowi dilantik kembali sebagai Presiden RI pada periode kedua, diharapkan ia memilih sosok yang profesional untuk mengisi posisi pimpinan Jaksa Agung.

"Saya harap kepada Pak Jokowi, penunjukkan posisi pimpinan Kejaksaan Agung janganlah mengambil orang dari parpol dan bukan partisan partai politik manapun. Posisi itu harus diisi orang yang profesional dan berpengalaman. Karena penegakan Hukum harus bebas dari kepentingan politik apapun," jelas Jack, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Sementara itu Wakil Ketua DPD PA GMNI Jawa Barat Pamriadi berharap, Jokowi tidak kembali membuat blunder dengan menunjuk orang politik mengisi posisi pimpinan lembaga penegakan hukum tersebut.

"Ke depan, saya berharap, untuk posisi pimpinan Kejaksaan Agung jangan menunjuk orang politik. Ini agar terhindar dari konflik interest," tegas Pamriadi.

Pam menilai dalam penunjukan posisi pimpinan lembaga hukum itu, sebaiknya meminta nama ke lembaga publik terlebih dahulu agar mendapat nama jaksa agung yang diinginkan publik.

"Jangan minta ke partai, kalau minta partai, ya, jadinya jaksa agung rasa partai nanti donk. Nantinya, Jokowi bisa dianggap lebih mementingkan suara partai dan ini bahaya," ujar Pam.

* Ikuti perkembangan Real Count Pilpres 2019 yang dihitung KPU di tautan ini