Ditegur Jokowi karena Impor Migas, Menteri Rini: Kita Kerja Keras Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku, teguran yang diberikan Presiden Jokowi kepadanya adalah hal yang biasa. Jokowi sebelumnya menegur Rini dan Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam sidang kabinet paripurna lantaran impor migas tinggi.

"Oh kalau ditegur mah enggak apa-apa. Hahaha. Enggak apa-apa baik," ucap Rini di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Menurur dia, hal yang wajar jika presiden menegur jajaran menterinya agar bekerja lebih baik lagi. Usai ditegur Jokowi, Rini memastikan akan bekerja lebih keras lagi untuk mengurangi impor migas.

"Ya kita harus lebih keras, mengingat impor kita turun. Tapi lebih turun lagi ekspor kita. Jadi kita harus lebih banyak, kerja keras, kerja lagi," ucapnya Rini.

Saat memimpin sidang kabinet paripurna, Jokowi menyebut bahwa ekspor Indonesia dari Januari hingga Mei 2019 mengalami penurunan sebesar 8,6 persen dengan nilai 68,46 miliar dolar AS.

"Impor Januari-Mei 2019, juga turun 9,2 persen. Hati-hati terhadap ini, artinya neraca perdagangan kita Januari - Mei ada defisit 2,14 miliar USD," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menegur Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait besarnya impor minyak dan gas (migas) yang mencapai 2,09 miliar dolar AS pada Mei 2019.

Dia meminta agar dua menteri tersebut lebih memperhatikan nilai impor yang sangat tinggi akibat pembelian migas.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tak hanya keduanya, Jokowi juga menegur Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil. Jokowi menilai para investor masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan lahan di tingkat kementerian.

Padahal, dirinya telah berkali-kali meminta agar kementerian dan lembaga terkait merampingkan perizinan, terlebih jika produknya akan diekspor.

"Dari Kementerian Kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak Wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan, tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan," tutur Jokowi.

Selain di Kementerian Kehutanan, dia menyebut lambatnya penanganan izin juga terjadi pada Kementerian Kementerian ATR/BPN. Jokowi menceritakan banyaknya investor di sektor perhotelan yang mengeluh saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara.