Impor Migas Tinggi, Jokowi Tegur Menteri Jonan dan Rini Soemarno

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla, memimpin sidang kabinet paripurna. Jokowi menyebut bahwa ekspor Indonesia dari Januari hingga Mei 2019 mengalami penurunan sebesar 8,6 persen dengan nilai 68,46 miliar dolar AS.

"Impor Januari-Mei 2019, juga turun 9,2 persen. Hati-hati terhadap ini, artinya neraca perdagangan kita Januari-Mei ada defisit USD 2,14 miliar," ucap Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Jokowi lantas menegur Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait besarnya impor minyak dan gas (migas) yang mencapai USD 2,09 miliar pada Mei 2019. Dia meminta agar dua menteri tersebut lebih memperhatikan nilai impor yang sangat tinggi akibat pembelian migas.

"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini. Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ratenya yang paling banyak ada di situ," ujar dia.

Kendati begitu, Jokowi menilai masih ada peluang untuk meningkatkan ekspor ditengah-tengah perang dagang Amerika-China. Menurut dia, perang dagang tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menaikkan kapasitas dari pabrik dan industri yang ada.

"Saya sampaikan maupun pasar-pasar yang baru, sekali lagi ini peluang, tekstil itu peluang. Gede-gede sekali furniture itu peluang," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Inilah yang selalu kita kalah memanfaatkan peluang, ada oppurtunity tidak bisa kita ambil karena insentif-insentif itu tidak kita berikan," sambung Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengharapkan kebijakan pemerintah dalam lima tahun ke depan akan berorientasi pada pengembangan potensi dalam negeri, salah satunya industri. Tentunya hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memilih menteri yang bakal masuk di kabinet.

"Terkait dengan tadi, industri-industri kita ini kalau mau kita itu punya potensi yang luar biasa. Sumber daya kita. Carilah, misalnya kita mapping industri-industri apa yang berpeluang mempunyai daya daya saing," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

"Daya saing itu mempunyai dukungan sumber daya lokal, kita mampu untuk mengembangkan dan juga kita mampu untuk meng-create value, nilai tambah. Nah itu yang harus dikomunikasikan kepada semua Kementerian terkait, itu yang harus didukung, itu yang menjadi arah, kita membangun industri apa," lanjut dia.

Dengan demikian, Indonesia dapat membangun industri dalam negeri yang tidak saja kuat, melainkan juga dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA) Indonesia. "Industri hulu misalnya, Krakatau Steel itu hari ini memang berdarah-darah betul dan tidak efisien. Tetapi Krakatau Steel itu menangani industri sangat strategis, mother industry," ujarnya.

"Kita punya berbagai macam tambang yang bisa kita oleh dari nikel, dari biji alumunium dan sebagainya. Kalau kita mampu membangun industri baja yang sangat kuat, maka industrialisasi kita pasti akan efisien. Itu yang kita butuhkan," tegas Enny.

Karena itu, dia mengharapkan Jokowi dapat memilih Menteri yang memiliki visi untuk mendukung perkembangan serta penguatan industri dalam negeri.

"Menteri-menteri yang tahu betul persoalan sehingga bagaimana menyelesaikan, bagaimana membawa Kementerian ke depan itu punya arah yang jelas sehingga dunia usaha akan mudah sekali mengikutinya," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dalam lima tahun terakhir dan mendatang bukan hanya urusan ekonomi namun menyangkut persatuan antaranak bangsa.

"Pembangunan infrastruktur lima tahun lalu telah kita mulai dan kita kerjakan. Infrastruktur tidak hanya urusan ekonomi," kata Presiden Jokowi saat membuka Kongres XXII PGRI di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara, Jumat malam, 5 Juli 2019.

Kepala Negara mencontohkan pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, tidak hanya menyangkut urusan transportasi dan logistik.

"Dengan adanya infrastruktur ini juga akan semakin menguatkan persatuan antaranak bangsa karena dari Aceh sampai Papua bisa tersambung, antardaerah terhubung. Inilah infrastruktur yang menyatukan negara kita," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ia menyebutkan tidak ada negara yang memiliki pulau sebanyak Indonesia. Semua itu memerlukan infrastruktur, air bersih, listrik, jalan dan semua pendukung.

"Betapa memanajemen negara kita tidak mudah, tantangan kita tantangan besar karena memang kita negara besar," kata Jokowi.