Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

PKS: Pemindahan Ibu Kota RI Perlu Pikirkan Keuangan Negara

Dia juga menilai tujuan pemindahan ibu kota dengan tujuan pemerataan tidak tepat.

oleh Liputan6.com diperbarui 17 Agu 2019, 17:07 WIB

Diterbitkan 17 Agu 2019, 17:07 WIB

Mardani Ali Sera (Liputan6.com/Helmi Fitriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak tepat. Sebab, saat ini kondisi ekonomi sedang tidak baik.

"Perlu juga melihat keuangan negara, utang, pengangguran, kemiskinan, beban ekonomi rakyat dan masalah-masalah lain. Pemindahan ibu kota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibu kota negara," kata Mardani, Sabtu (17/8/2019).

Dia juga menilai tujuan pemindahan ibu kota dengan tujuan pemerataan tidak tepat. Pemerataan menurutnya bisa dilakukan dengan pembangunan ekonomi dan industri di daerah.

"Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini. Karena pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya pindahkan ibu kota," ungkap Mardani.

Dia melanjutkan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini belum dikaji secara komprehensif. Terutama dibidang ekonomi, infrastruktur dan regulasi.

"Untuk kajian yang matang itu, saya merasa di awal launching-nya pemerintah seakan tidak siap dan cenderung menganggap ini sebagai barang kecil," ujar Mardani.

"Pak Jokowi dan kabinetnya harus membuka ke publik bagaimana perencanaannya. Saya melihat pemerintah belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas," sambung dia.

Mardani juga mengatakan sampai saat ini para pakar belum melihat ada urgensi pemindahan ibu kota. Karena itu, dia meminta rencana tersebut dikaji ulang.

"Aspek dampak pertumbuhan ekonomi juga perlu dikaji. Tidak hanya memikirkan ibu kotanya yang pindah, tapi pastikan Jabodetabek dapat optimal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Pindah ke Kalimantan

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan 2019 meminta izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Presiden menegaskan ibu kota akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan.

"Izin memindahkan ibu kota ke Kalimantan," ujar Presiden Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tambahnya.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓