Ragam Tanggapan soal Pemindahan Ibu Kota

Liputan6.com, Jakarta - Dalam Pidato kenegaraan yang diucapkan Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR 2019 pada Jumat, 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta izin untuk memindahkan Ibu Kota negara ke Pulau Kalimantan.

"Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi kala itu.

Jokowi menambahkan, Ibu Kota bukan hanya sebagai simbol identitas bangsa, tetapi juga sebagai representasi kemajuan bangsa.

Hal ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi, agar pembangunan Indonesia tidak Jawa sentris, namun Indonesia sentris.

"Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," ucapnya.

Pemindahan Ibu Kota pun menimbulkan pro dan kontra pada sejumlah masyarakat Indonesia. Tak terkecuali pro dan kontra pada para tokoh politik.

Berikut tokoh-tokoh yang menanggapi hal pemidahan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan dihimpun Liputan6.com :

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua MPR, Zulkifli Hasan menyampaikan, pemindahan Ibu Kota harus dikaji secara serius, terutama soal sumber dana. Apakah proses pemindahan ini akan melibatkan swasta atau menggunakan anggaran negara.

"Makanya saya mengatakan perlu kajian khusus, apakah kalau swasta itu gimana. Swasta membangun ibu kota gimana. Itu saya belum jelas betul," jelasnya usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi.

Politikus yang akrab disapa Zulhas ini tidak mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara. Negara lain bahkan beberapa kali memindahkan ibu kotanya. Dia mencontohkan Brazil yang pindah ibu kota sekitar empat kali.

"Jadi ya biasa aja lah. Kan Pak Presiden bilang biar setara, ada kesetaraan," ujarnya.

Dia pun tak masalah seandainya Indonesia juga melakukan pemindahan ibu kota beberapa kali sebagaimana Brazil.

"Misalnya besok Kalimantan, mungkin 10 tahun lagi di Sumatera, nanti bisa Jawa Timur, nanti bisa Sulawesi Selatan. itu kan boleh saja," kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setuju dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta. Sebab, kata dia, pemindahan Ibu Kota adalah perjuangan Gerindra sejak lama.

"Pemindahan Ibu Kota sudah perjuangan Gerindra lama, dari 2014 sudah berjuangan pemindahan Ibu Kota," kata Prabowo di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan.

"(Setuju dipindahkan?) Ya itu perjuangan kita sudah lama," sambungnya.

Meski begitu, Mantan Danjen Kopassus ini meminta ada penelitian yang komprehensif terkait rencana pemindahan Ibu Kota. Hal itu perlu dilakukan agar rencana pemindahan Ibu Kota bisa disetujui semua pihak.

"Tapi tentu pindah Ibu Kota perlu penelitian yang baik, tempat di mana, bisa diterima semua pihak dan biaya juga tidak ringan," ungkapnya.

Prabowo tidak berbicara banyak soal dimana lokasi paling bagus untuk dijadikan Ibu Kota. Menurut dia, perlu ada pakar untuk menentukan lokasi terbaik.

"Harus dicari, cari pakar dan konsensus yang baik ya," ucapnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menuturkan, upaya pemindahan Ibu Kota Indonesia akan menjadi bagian percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan.

Khofifah menilai, dengan pemindahan ibu kota negara, sentra pertumbuhan ekonomi harus dibangun. Hal itu terutama yang berdekatan dengan pusat ibu kota negara sehingga akan ada pergerakan signifikan.

"Indonesia ini besar, pulaunya banyak. Membangun sentra pertumbuhan baru, dengan memindahkan ibu kota negara, InsyaAllah jadi percepatan peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan," tutur dia, seperti dilansir suarasurabaya.net.

Khofifah menuturkan, Pemprov Jatim juga harus bersiap-siap untuk menyambut pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin memindahkan ibu kota ke Kalimantan pada pidato kenegaraa memperingati HUT ke-74 RI.

Khofifah dan Emil Dardak Wakil Gubernur Jatim ikuti sidang paripurna istimewa DPRD Jatim, menyaksikan pidato kenegaraan presiden dalam peringatan HUT ke-74 RI.

Pada akhir pidato kenegaraan, Jokowi meminta izin dan dukungan dari Anggota DPR RI, para sesepuh, tokoh bangsa, dan seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan.

"Kami juga harus siap-siap. Pak Presiden atau Ketua DPR RI sudah memberikan sinyal sangat kuat tentang rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan,” kata dia.

Namun, Khofifah belum sempat menjelaskan lebih detil persiapan apa yang dilakukan Jatim untuk menyambut pemindahan ibu kota ini. Akan tetapi, ia sepakat seiring terjadinya disrupsi di dunia, harus ada perubahan secara global.

"Tema besar HUT ke-74 RI menjadi bagian penting yang harus kita break down bersama. Seluruh elemen strategis bangsa. Bangsa ini besar karena kebersamaan kita memberi seluruh energi positif untuk kemajuan bangsa Indonesia," kata dia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan. Menurut Fahri, sulit meninggalkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

"Sulit meninggalkan Jakarta sebagai Ibu Kota. Terlalu bersejarah legacy dari Bung Karno dan banyak sekali hal-hal yang tidak ditinggalkan dari kota ini. Dulu Pak Harto mengupayakan ke Jonggol enggak bisa, ya sudah dipindahkan ke Teluk Jakarta. Sehingga Ibu Kota itu merepresentasikan tradisi maritim," kata Fahri di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Fahri menyebut, pemerintah harus paham posisi dan sejarah Jakarta yang di desain sebagai Ibu Kota Negara. Sebab, banyak sejarah yang melekat di Jakarta sebagai Ibu Kota.Fahri khawatir, simbol kemaritiman akan hilang dari Jakarta apabila Ibu Kota jadi dipindahkan ke Kalimantan.

"Kalau dipindahkan ke pulau besar nanti tradisi maritimnya hilang. Jadi banyak hal dari Jakarta yang harus diceritakan dulu dan harus diomongin kepada masyarakat. Sebab, Jakarta ini terlalu bersejarah untuk ditinggalkan," ucapnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sebaiknya pemindahan Ibu Kota negara ke wilayah yang infrastrukturnya sudah menunjang, sehingga tidak terlalu memberatkan keuangan negara.

Fadli mengatakan, pemindahan ibu kota ke wilayah harus dikaji lebih dalam, sebab jika pemindahan ke wilayah yang belum memiliki infrastruktur penunjang maka pemerintah harus melakukan Pembangunan dari awal yang membutuhkan biaya besar.

"Berangkat dari nol berangkat dari mana anggarannya, ini yang harus dikaji," kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta.

Fadli pun berpendapat, wilayah yang paling memungkinkan menjadi ibu kota negara baru menggantikan Jakarta adalah di Jonggol, Kabupaten Bogor sebab infrastrukturnya sudah menunjang dan dekat dengan ibu kota lama.

Jonggol juga telah direncanakan mantan Presiden Soeharto sebagai ibu Kota negara pengganti Jakarta.

"Jadi ini bukan gagasan baru, ini gagasan sudah ada dari zaman Bung Karno, Pak Harto sudah menggagas waktu itu rencana pemindahan ibu kota ke wilayah Bogor Timur di Jonggol dan sekitarnya, yang saya kira itu jauh lebih memungkinan secara infra dan sebagainya," tutur Fadli.

Menurutnya pemindahan ibu kota merupakan yang baik jika kondisi perekonomian sedang membaik dari segala sisi. Namun untuk saat ini, Indonesia masih dihantui perang dagang, fluktuasi ekonomi, daya beli yang lemah dan tingginya angka Kemiskinan, pemindahan ibu kota dipandangnya belum menjadi prioritas.

"Menurut saya prioritas kita harusnya memberi lapangan kerja yang cukup, meningkatkan pertumbuhan yang baik dan seterusnya. sehingga kalau kita mempunyai kelebihan ya saya kira bisa rencakanakan pemindahan ibukota dengan lebih seksama lebih baik, lebih detil dan lebih terencana melalui kajian-kajian yang melibatkan semua unsur, stakeholder terutama kalangan ahli, intelektual perguruan tinggi, tokoh masyarakat," lanjutnya.

Dia pun menyinggung tentang penjualan aset negara untuk memodali pemindahan ibu kota, hal ini dipandangnya tidak sesuai dengan kedaulatan negara yang sedang dibangun.

"Aset negara mana yg mau dijual?. Pulau kita, tanah kita? apa kita?. Kan kita punya prinsip kedaulatan yang sangat solid mengenai kekayaan alam kita, tanah kita, aset-aset yang harus dimiliki oleh kita," tandasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menanggapi isi pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta izin kepada MPR untuk memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimatan. Sandi menilai pemindahan tersebut saat ini bukan prioritas.

"Menurut saya bukan prioritas ya, tapi karena Presiden sudah menyampaikan ya kita harus pelajari secara keseluruhan," kata Sandi di Komplek DPR, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).Dia mengatakan akan mempelajari kembali terkait pemindahan ibu kota tersebut, khususnya soal biaya yang akan dikeluakan serta dampak di sektor lapangan kerja.

"Saya tidak ingin secara terburu-buru menanggapi, ingin pelajari dulu, mungkin bicara dengan beberapa pengamat bagaimana posisi keuangan kita ke depan," lanjut Sandi.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta izin kepada MPR untuk memindahkan ibu kota. Dia menjelaskan hal tersebut dilakukan untuk terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.

"Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan bersama DPD dan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

(Desti Gusrina)