Sekjen PDIP Sayangkan Ketua KPK Serahkan Mandat ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyayangkan adanya beberapa unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan surat pengalihan mandat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Ini menurut kami kurang bijaksana, partai pun sangat terbuka terhadap persoalan korupsi itu, masa KPK sebagai yang terdepan namun sepertinya anti terhadap kritik, anti terhadap masukan-masukan yang disampaikan," ujar Hasto di De Saung, Bogor, Minggu (15/9/2019).

Menurutnya, hal itu akhirnya juga berujung adanya pihak tertentu yang menyerang Jokowi karena telah mengaminkan revisi UU KPK. Dia menegaskan, sangatlah tidak bijaksana bila pihak yang kontra terhadap revisi UU KPK malah menyerang pribadi Jokowi.

"Ketika Pak Jokowi telah mengambil keputusan, itu artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya suci untuk memberantas korupsi itu dengan benar," imbuh Hasto.

Dia menegaskan, pihak partai pun sebenarnya sangat terbuka dalam menangani masalah ini. Bahkan, Hasto menambahkan, PDI Perjuangan sendiri adalah partai yang menjunjung tinggi upaya pemberantasan korupsi. Partainya selalu tegas memberikan sanksi berat bagi anggotanya yang terseret kasus korupsi.

"Kami bahkan memberikan sanksi yang paling tegas, yaitu melakukan pemecatan seketika. Partai juga sedih, menangis ketika ada anggota kami yang tertangkap tangan KPK, karena itulah kami tidak henti-hentinya terus melakukan pendidikan politik," ucap Hasto.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hasto juga menyatakan, pihaknya tak bisa tinggal diam bila pribadi Presiden Jokowi diserang terkait pro-kontra revisi UU KPK. "Kami mengkritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal tersebut sebagai upaya mendiskreditkan presiden," kata Hasto.

Dia mengatakan, sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang Jokowi secara pribadi terkait hal ini. Hasto menjelaskan, salah satunya media tertentu yang menggambarkan karikatur Jokowi seperti Pinokio.

"Sebenarnya dari aspek etika, tidak memenuhi ketentuan sopan santun itu," imbuh Hasto.

Dia menegaskan, PDI Perjuangan memilai Jokowi telah bertindak tepat soal keputusannya terhadap revisi UU KPK. Dengan demikian, nanti tidak ada lagi mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tergesa-gesa, dan tidak ada lagi penyadapan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.

"Siapa yang memastikan Presiden tidak disadap (oleh KPK). Siapa yang memastikan Wakil Presiden tidak disadap? Sampai sekarang kita tak jelas," katanya.

"Jadi kami berikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden. Pak Jokowi tidak sendirian. Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan itu beliau mempertimbangkan dengan dalam, mendengar masukan dari banyak pihak," Hasto mengakhiri.