PDIP Dukung Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung Bambang Soesatyo atau Bamsoet menjadi Ketua MPR periode 2019-2024. Hal itu, disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

"Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, partai kami akan mendukung Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/10/2019).

Basarah mengatakan, PDIP mendukung Bambang Soesatyo dengan beberapa syarat. Di antaranya untuk Bamsoet harus mendukung adanya amandemen terbatas UUD 1945.

"PDI Perjuangan juga meminta Bamsoet mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk hadirkan haluan negara melalui ketetapan MPR," ungkapnya.

Syarat selanjutnya adalah memastikan pemerintahan Jokowi berjalan jangka waktu tetap atau fix term.

Bambang Soesatyo juga diminta melobi partai lain sehingga membuat pemilihan Ketua MPR berjalan tanpa voting, serta jika sudah menjabat sebagai Ketua MPR harus melanjutkan kegiatan sosialisasi empat pilar.

"Syarat-syarat dukungan itulah yang telah kami sampaikan kepada Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar dan disambut dengan baik oleh Bamsoet dan rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar," kata Basarah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dia menegaskan, PDIP tidak menganut sistem 'the winner takes all'. Maka dari itu partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri menyerahkan posisi Ketua MPR pada partai lain.

"PDIP meyakini bahwa semangat demokrasi Pancasila bukanlah the winner take all atau pemenang pemilu mengambil semua, sehingga kursi Ketua MPR kami serahkan kepada parpol lain karena Ketua DPR sdh dipimpin oleh kader PDI Perjuangan dan jabatan Presiden yang juga dijabat oleh kader PDI Perjuangan," ucap Basarah.

Ada dua partai yang memperebutkan kursi ketua MPR periode 2019-2024, yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah sebelumnya menyatakan, ingin pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah mufakat. Karena itu, dia meminta Golkar dan PDIP diskusi.

"Iya kami silakan mereka berembuk berdua, silakan musyawarah. Setelah itu baru kita akan lakukan penetapan ketua dan wakil. Prinsipnya karena jumlah pimpinan sudah 10, kita harapkan bisa bermusyawarah," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2019).

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka