Menteri-Menteri Jokowi Ini Urus Partai di Jam Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 34 menteri dan empat pejabat setingkat menteri di Kabinet Indonesia Maju telah dilantik Presiden Jokowi. Berbeda dengan periode pertama, kali ini Jokowi mengizinkan sejumlah menterinya rangkap jabatan sebagai ketua umum atau elite partai politik.

Seperti diketahui, ada empat menteri yang juga menjabat sebagai ketum dan sekjen parpol. Mereka adalah Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), Prabowo Subianto (Ketum Gerindra), Suharso Monoarfa (Plt Ketum PPP) dan Johnny Plate (Sekjen Nasdem).

Jokowi hanya berpesan agar para menteri yang merangkap jabatan bisa membagi waktu antara pekerjaan sebagai menteri dengan pekerjaan sebagai elite parpol.

Namun dalam perjalanannya, ada menteri yang menggelar rapat parpol di kantor kementerian yang dipimpinnya. Ada pula yang mengurusi urusan parpol saat jam kerja. Berikut ulasannya:

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat dengan anggota Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Golkar. Rapat itu dimulai pada pukul 17.30 hingga pukul 18.45 WIB di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Airlangga yang juga ketua umum Golkar mengatakan, pertemuan tersebut untuk memberikan arahan kepada anggota muda baru Golkar yang baru saja terpilih menjadi anggota DPR. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga turut hadir memberi arahan.

"Ini, agenda lain. Agenda anggota dewan yang terhormat. Anak-anak muda ini kan baru masuk DPR ya tentu ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Apalagi ada Wamendag," ujarnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menemani Ketum NasDem Surya Paloh ke Kantor DPP PKS, Rabu (30/10/2019) pukul 15.50 WIB. Johnny yang juga menjabat Sekjen Nasdem menemani Paloh berkunjung ke kantor DPP PKS saat jam kerja.

Pertemuan antara Nasdem dan PKS berlanjut hingga menemukan tiga kesepakatan. Pertama, kedua partai saling menghormati soal pilihan politik masing-masing. Kedua, kedua partai sepakat menjaga kedaulatan NKRI dengan menjalankan Pancasila dan UUD tahun 1945.

Ketiga, kedua partai sadar bahwa sosiologis dan historis bangsa Indonesia merupakan warisan sejarah kerja sama para pendiri bangsa antara kelompok nasionalis yang memuliakan nilai-nilai agama dengan kelompok Islam yang memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.

Presiden Jokowi memberikan izin bagi para menteri memiliki rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Kebijakan ini berbeda dari kepemimpinannya pada periode 2014-2019, yaitu melarang menteri rangkap jabatan sebagai pengurus parpol.

"Dari pengalaman 5 tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai saya melihat yang penting bisa membagi waktu," kata Jokowi.

"Ternyata tidak ada masalah, maka kita putuskan baik ketua partai maupun yang di struktur partai bisa ikut," kata Jokowi.

Reporter : Fellyanda Suci Agiesta

Sumber: Merdeka