Jurus Ahok Vs Anies Tangani Banjir Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Banjir Jakarta tak dapat dihindari. Banjir kali ini disebabkan oleh hujan ekstrem yang terus mengguyur Ibu Kota.

Selain itu, Jakarta mendapat kiriman banjir dari daerah hulu. 

Hingga saat ini, beberapa titik masih tergenang banjir Jakarta. Salah satunya di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur.

Banjir yang masih terjadi di Jakarta ini pun membuat warga membandingkan apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Anies menerapkan konsep naturalisasi untuk meminimalisasi dampak banjir Jakarta. "Bahkan 2019, kita sudah lihat, jadi hasilnya akhir tahun ini insyaallah sudah selesai," kata Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.

Sedangkan Ahok menilai banjir Jakarta tak mungkin bisa diatasi tanpa normalisasi sungai. "Itu makanya, yang pasti kalau enggak normalisasi sungai, enggak mungkin (banjir dapat diselesaikan)," ucap Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Februari 2017.

Berikut jurus Ahok vs Anies tangani banjir Jakarta dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai banjir Jakarta tak mungkin bisa diatasi tanpa normalisasi sungai.

"Itu makanya, yang pasti kalau enggak normalisasi sungai, enggak mungkin (banjir dapat diselesaikan)," ucap Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Februari 2017.

Ahok, mengklaim Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinannya sebagai kepala daerah sejak Oktober 2012, telah menghilangkan setidaknya 2.120 titik banjir di Jakarta.

Pada saat Ahok, sapaan akrab Basuki, menjadi Wakil Gubernur DKI bersama pasangannya, mantan Gubernur DKI Joko Widodo, pemerintah mendata ada sekitar 2.200 titik banjir.

Saat ini, setelah lebih dari empat tahun, setelah proyek normalisasi Kali Ciliwung, salah satu program utama untuk menanggulangi banjir di Jakarta dikerjakan 40 persen. Titik banjir kemudian tersisa hanya tinggal 80 titik saja.

“Tahun lalu tinggal 400-an (titik banjir). Bulan ini, sebelum naik lagi (sebelum banjir terjadi di beberapa titik akibat hujan deras), tinggal 80 titik saja,” ujar Ahok, 12 Maret 2017.

Menurut Ahok, sejumlah lokasi di bulan Februari yang masih digenangi banjir, seperti kawasan Bukit Duri pekan lalu atau Cipinang Melayu. Tanggal 19 Februari 2017, adalah titik di mana proyek normalisasi belum dilaksanakan di sana.

Kendalanya adalah lahan yang belum berhasil dibebaskan. Hal itu, merupakan salah satu masalah yang dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) pemerintah yang dipimpin Ahok.

Ahok menawarkan pembelian dengan harga pasar kepada pemilik lahan. Namun syaratnya, pemilik lahan itu harus memiliki sertifikat supaya bisa dibeli secara sah.

“Kalau ada yang punya lahan, saya kan bilang masyarakat segera buat sertifikat. Atau rumah lama, usahakan urus sertifikat. Dulu (mengurus sertifikat) susah, harus bayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan). Sekarang saya gratiskan,” ujar Ahok.

Saat kepemimpinan Ahok, dirinya memang melakukan normalisasi sungai dengan merelokasi warga yang ada di sekitar. Contohnya adalah wilayah Kampung Pulo.

Tak begitu saja, Ahok menyiapkan rumah susun atau rusun untuk warga yang terkena relokasi normalisasi sungai tersebut.

Selain itu, Ahok mengatakan, Pemprov memberikan bantuan keuangan untuk penanganan banjir ke daerah penyangga. Pemberian bantuan ini pun sudah berjalan.

"Kami sudah bekerja sama dengan penyangga. Seperti di Ciawi kami mau beli lahan, di Bekasi mau buat tampungan di atas bukit," kata Ahok.

Menurut dia, penanganan banjir juga dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Dengan kementerian dan daerah-daerah penyangga, kami selalu kerja sama," tutur Ahok.

Dia menilai persoalan banjir Jakarta tidak bisa diatasi satu pihak saja. Perlu koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, konsep naturalisasi untuk meminimalisir dampak banjir Jakarta akan dirasakan hasilnya pada akhir tahun ini.

"Bahkan 2019, kita sudah lihat, jadi hasilnya akhir tahun ini Insyaallah sudah selesai," kata Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis , 2 Mei 2019.

Menurut Anies, proses naturalisasi itu akan menghidupkan kembali ekosistem sungai. Di mana airnya jernih dan sejumlah makhluk hidup di dalamnya.

"Kalau makhluk-makhluk bisa hidup di sana, artinya polusi juga rendah. Itu yang akan kita lakukan," ucap dia.

Tak hanya itu, untuk menangani banjir Anies berencana membangun tanggul di pesisir Jakarta. Selain itu untuk banjir akibat hujan akan dibangun dengan program drainase vertikal.

"Wilayah-wilayah yang tanah-tanahnya itu mampu menyerap air, di situ kita bangun program drainase vertikal dan sungai-sungai yang sekarang ada itu," jelas dia.

Istilah naturalisasi sungai ini beberapa kali dilontarkan Anies Baswedan sejak beberapa waktu lalu. Seperti ketika meninjau banjir di kawasan Jatipadang, Jakarta Selatan yang disebabkan tanggul di wilayah tersebut jebol pada pertengahan Desember 2017.

Pada pemerintahan sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat memakai istilah normalisasi sungai untuk menangani banjir. Sungai dikeruk dan merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai.

Namun, Anies menuturkan naturalisasi sungai berbeda dengan normalisasi. Naturalisasi sungai, tutur Anies, tidak akan menggusur rumah warga di bantaran sungai. Dia hanya hanya akan menggeser rumah warga.

"Itu dua hal yang berbeda. Penanganannya juga berbeda. Kemarin hujannya terjadi di Jakarta, sekarang hujannya terjadi di hulu dan airnya ke Jakarta. Makanya evaluasi nanti dilakukan setelah air surut," kata Anies beberapa waktu lalu.

Anies juga mengatakan, dengan naturalisasi sungai, maka tercipta lingkungan yang ramah karena tetap memperhatikan sisi ekologisnya.